Periksa Anggota DPRD Jambi 2014-2019, KPK Dalami Peran Tersangka dalam Proses Pengesahan RAPBD

Kompas.com - 04/08/2021, 08:14 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020). Dokumentasi/Biro Humas KPKPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers Kinerja KPK Semester I 2020, Selasa (18/8/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa 10 orang Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 pada Selasa (3/8/2021).

Mereka merupakan pimpinan hingga anggota DPRD Jambi yang menjadi terpidana dalam kasus dugaan suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.

Sepuluh orang terpidana tersebut diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Anggota DPRD Jambi, Fahrurrozi.

"Para saksi didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan peran tersangka FR (Fahrurrozi) dkk dalam proses pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan 2018," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Rabu (4/8/2021).

Baca juga: Ini Konstruksi Perkara Suap yang Jerat Empat Mantan Anggota DPRD Jambi

"Dan dugaan adanya aliran sejumlah uang terkait dengan proses pengesahan RAPBD dimaksud," sambung Ali.

Sepuluh orang saksi yang diperiksa tersebut yakni mantan Ketua DPRD Jambi periode 2014-2019, Cornelis Buston dan dua Wakil Ketua DPRD Jambi yaitu Abdulrahman Ismail Syahbandar dan Chumaidi Zaidi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kemudian ada tujuh mantan Anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 yaitu Sufardi Nurzain, Cekman, Tadjudin Hasan, Parlagatun Nasution, Elhelwi, Gusrizal dan Supriyono.

Pemeriksaan terhadap 10 terpidana itu, dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Jambi.

Pelaksana Tugas Harian (Plh) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Setyo Budiyanto mengatakan, perkara ini bermula dari kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017.

Baca juga: Kasus RAPBD Provinsi Jambi, KPK Periksa 10 Terpidana Anggota DPRD 2014-2019

Dalam perkembangannya, KPK mengungkap bahwa praktek uang “ketok palu” tersebut tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD TA 2018 namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.

Sebelumnya, KPK telah menetapkan sebanyak 18 orang tersangka yang terdiri dari Gubernur, Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi DPRD, dan pihak swasta.

Mereka yang sebelumnya telah menjadi tersangka yakni Gubernur Jambi 2016-2021 Zumi Zola, Plt Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Erwan Malik, Plt Kepala Dinas PUPR Provinsi Jambi Arfan dan Asisten Daerah 3 Provinsi Jambi Saifudin.

Baca juga: Mantan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Jambi Divonis Hukuman Penjara

Selain itu, KPK juga menetapkan tujuh mantan Anggota DPRD Jami yaitu Supriono, Sufardi Nurzain, Muhammdiyah, Zainal Abidin, Elhehwi, Gusrizal dan Effendi Hatta.

Kemudian, KPK menetapkan eks Ketua DPRD Jambi Cornelis Buston, serta dua Wakil Ketua DPRD AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi sebagai tersangka.

Tersangka lainnya yakni pihak swasta bernama Joe Fandy Yoesman alias Asiang, Fraksi Restorasi Nurani bernama Cekman, Fraksi PKB bernama Tadjudin Hasan dan Fraksi PPP bernama Parlagutan Nasution.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.