Walhi NTT Minta Pemerintah Fokus Prioritaskan Konservasi TN Komodo, Bukan Urusan Wisatanya

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Walhi NTT, Umbu Wulang Tanaamah Paranggi menilai, pemerintah seharusnya lebih fokus kepada perlindungan konservasi komodo di Taman Nasional (TN) Komodo dibandingkan pembangunan skala besar terkait pariwisata di sekitar habitat komodo tersebut.

“Boleh dibilang konservasinya ini yang dipremiumkan, yang harusnya premium itu konservasinya bukan urusan wisatanya,” kata Umbu Wulang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/8/2021).

Secara khusus, Umbu Wulang mendesak pemerintah lebih mengutamakan upaya terpadu dan berkelanjutan terkait perlindungan ekosistem TN Komodo.

Apalagi, menurutnya, tantangan terhadap perlindungan Komodo makin hari makin serius.

Ia mengatakan, dalam 5 tahun terakhir, terjadi tantangan terkait perlindungan seperti pencurian anak komodo, pencurian mata rantai komodo, hingga penyelundupan terumbu karang.

Baca juga: UNESCO Minta Hentikan Proyek Jurassic Park di TN Komodo, Ini Tanggapan Gubernur NTT

“Artinya urusan-urusan beginilah yang harusnya jadi prioritas,” tutur dia.

Selain itu, Umbu Wulang juga menyoroti kurangnya sumber daya ahli dari NTT dalam rangka pengembangan habitat Komodo.

Ia menyoroti ketiadaan perguruan tinggi di wilayah NTT yang mempelajari ilmu terkait habitat dan ekosistem asal Komodo serta kurangnya ahli atau pakar setempat di bidang itu.

“Seharusnya, kita (warga NTT) yang punya habitatnya, kita (warga NTT) yang punya ekosistemnya, harusnya kan ahlinya kita, karena kita yang berkelindan secara tradisi kultural, ekositem dengan Komodo,” kata dia.

“Tapi kan kita tahu, di mana kampus di NTT atau ahli Komodo di NTT, ada tidak? Itu kan tidak ada,” imbuh Umbu Wulang.

Sebagai informasi, Taman Nasional Komodo tersebut merupakan bagian dari Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Super Prioritas Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur ( NTT).

Salah satu kawasan yang akan mengalami perubahan desain secara signifikan adalah Pulau Rinca di Kabupaten Manggarai Barat.

Baca juga: Apresiasi Permintaan UNESCO, Walhi Minta Pemerintah Hentikan Proyek di TN Komodo

Pulau habitat komodo ini akan disulap besar-besaran oleh pemerintah dan investor swasta sebagai destinasi wisata premium.

Pemerintah mengeklaim, proyek-proyek yang dikerjakan di TN Komodo tersebut tetap memprioritaskan aspek ekologi berkelanjutan bagi spesies komodo dan sosial bagi penduduk sekitar.

Polemik terkait proyek pembangunan pariwisata di sekitar Taman Nasional Komodo kembali menjadi sorotan setelah Komite Warisan Dunia Komite Warisan Dunia The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) melayangkan sejumlah permintaan kepada Pemerintah Indonesia.

Hal tersebut terungkap dalam dokumen Komite Warisan Dunia UNESCO bernomor WHC/21/44.COM/7B yang diterbitkan setelah konvensi online pada 16-31 Juli 2021.

Menurut Komite Warisan Dunia UNESCO, pembangunan proyek pariwisata di Taman Nasional Komodo oleh pemerintah Indonesia, berpotensi mengancam kelestarian kawasan tersebut.

Baca juga: UNESCO Minta Hentikan Proyek di TN Komodo, Ini Tanggapan Menparekraf Sandiaga

Oleh karena itu, pihak pihak Komite Warian Dunia UNESCO meminta pemerintah Indonesia untuk menghentikan seluruh pembangunan proyek sementara hingga pemerintah Indonesia mengumpulkan revisi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang ditinjau oleh Uni Internasional Konservasi Alam (IUCN).