Calon Hakim Agung Nilai Pencemaran Nama Baik Prita Mulyasari Masuk Ranah Perdata

Kompas.com - 03/08/2021, 15:23 WIB
Palu pengadilan. Palu pengadilan.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Hakim Agung Kamar Pidana Suradi menilai kasus pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional yang dilakukan oleh Prita Mulyasari pada tahun 2008 adalah perkara perdata.

Hal itu ia nyatakan saat menjawab pertanyaan dari panelis dalam Wawancara Terbuka Calon Hakim Agung Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial (KY) dan disiarkan secara daring, Selasa (3/8/2021).

"Seharusnya dia masuk wilayah perdata atau pidana?" tanya panelis.

"Dari aspek keperdataan lebih besar keperdataan," jawab Suradi.

Baca juga: Cegah Jerat UU ITE, Prita Mulyasari Sarankan Pemerintah Utamakan Edukasi Penggunaan Media Sosial

Kemudian panelis bertanya lagi mengenai pandangan hukum Suradi jika diminta memeriksa kasus Prita Mulyasari yang terjerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE.

Suradi pun mengaku akan melakukan kajian terlebih dahulu apa kasus ini memenuhi unsur pidana atau masalah perlindungan hak konsumen.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tetap kami sidangkan, karena pidana dasarnya adalah dasar dakwaan jadi kalau dakwaan itu bisa membuktikan bahwa itu perbuatan terbukti dinyatakan terbukti dan seterusnya," ujarnya.

"Kalau tidak terbukti artinya bebas ya harus dibebaskan atau perbuatannya memang ada tapi perbuatan itu bukan pidana mestinya di onslag," ucap Suradi.

Baca juga: UU ITE yang Memakan Korban, dari Prita Mulyasari hingga Baiq Nuril

Sebagai informasi, yang dimaksud onslag adalah segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Sebelumnya, KY mengumumkan 24 calon hakim agung yang lolos seleksi kesehatan serta assesmen kepribadian dan rekam jejak. Para calon tersebut akan mengikuti tahapan wawancara.

Adapun seleksi ini sudah dilakukan merespons permohonan dari Mahkamah Agung (MA) untuk memenuhi kekosongan 13 posisi hakim agung.

Baca juga: Dicecar Soal Sunat Vonis Pinangki dan Djoko Tjandra, Ini Jawaban Calon Hakim Agung Aviantara



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Hasil Survei Sebut Kepuasan Publik terhadap Kinerja Jokowi Turun, Ini Respons Istana

Nasional
Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Nasional
Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Luhut: Mobilitas Warga di Sektor Ritel dan Wisata Naik Meski Dilakukan Ganjil-Genap

Nasional
Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Pemerintah Usulkan Pileg dan Pilpres 2024 Digelar 15 Mei, Ini Alasan Mahfud MD

Nasional
Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Luhut: Sekarang Tes Covid-19 Itu 170.000 Per Hari, Sudah Cukup Oke

Nasional
Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Sekjen PAN Akui Perlu Ada Perbaikan Kinerja Anggota Parpol dan DPR

Nasional
Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Menkes Sebut Hoaks Kabar Ribuan Lebih Sekolah PTM Jadi Klaster Covid-19

Nasional
PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

PPKM di Luar Jawa-Bali Masih Berlaku Sampai 4 Oktober 2021

Nasional
Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Pemerintah Usulkan Pilpres dan Pemilu 2024 Digelar 15 Mei

Nasional
Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nadiem Tegaskan 2,8 Persen Sekolah Jadi Klaster Covid-19 Itu Data Kumulatif Selama Pandemi

Nasional
Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Luhut: Kasus Aktif dan Reproduksi Covid-19 di Jawa-Bali Terus Turun

Nasional
Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Luhut: Angka Perbaikan Covid-19 Justru Harus Buat Kita Hati-hati

Nasional
Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Sebaran 118 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Timur

Nasional
Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Airlangga Sebut Kasus Aktif Dominan di Luar Jawa-Bali, 62,84 Persen dari Data Nasional

Nasional
UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 27 September: 49,1 Juta Orang Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.