Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/08/2021, 14:47 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) membuka posko pengaduan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) 2021.

Pelamar yang ingin menyampaikan keberatan, laporan ataupun pengaduan pada penyelenggaraan seleksi CASN dapat dilaporkan melalui situs bit.ly/pengaduanCASN2021.

"Bagi teman-teman para pelamar, ini lah media yang kami siapkan, Anda silakan mengakses fasilitas yang ada, sudah disiapkan di sana," kata Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi pers, Selasa (3/8/2021). 

"Posko ini tidak hanya kami di Kantor Pusat, tetapi di 34 kantor perwakilan di setiap provinsi di Indonesia," ujar dia.

Baca juga: 9.238 Orang Ikut Seleksi CPNS di Kota Tangerang, 4.563 Lolos Seleksi Administrasi

Endi menjelaskan bahwa dalam situs pengaduan tersebut telah tertera siapa saja pihak-pihak yang dapat melaporkan penyelenggaraan seleksi CASN ke Ombudsman.

Misalnya, perorangan atau korban langsung, kelompok masyarakat atau beberapa orang korban lansung, serta dari kuasa hukum dari korban.

Adapun persyaratan dalam membuat laporan tersebut, lanjut Endi, yakni melengkapi beberapa data seperti nama lengkap, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan scan KTP serta kartu pendaftaran SSCASN).

Selain itu, juga ada kelengkapan syarat pendukung data misalnya, nomor telepon, email, alamat dan Provinsi domisili Pelapor dan substansi pengaduan.

Lebih lanjut, terkait alur penanganan laporan seleksi tersebut, kata Endi, Pelapor harus terlebih dahulu telah menyampaikan upaya/keberatan/sanggahan kepada helpdesk pengaduan Instansi Penyelenggara.

"Kami meminta, instansi penyelenggara atau pansel (panitia seleksi), anda punya helpdeks yang berfungsi, bukan hanya semacam asesoris saja," kata Endi.

"Termasuk telepon yang di sana, itu harus bisa diakses begitu, jangan kemudian, orang telepon berkali-kali tidak bisa mendapatkan respons," ucap dia.

Endi berujar, jika upaya tersebut telah disampaikan pelapor namun tidak ada perkembangan mengenai keberataannya, pelamar boleh menyampaikan ke Ombudsman RI.

Pelapor, kata dia, dapat menyampaikan keberatan atas ketidaklulusan misalnya, melalui SSCASN disertai bukti screenshoot yang disampaikan melalui bit.ly/pengaduanCASN2021.

Dalam proses verifikasi laporan pengaduan, lanjut Endi, apabila pelapor tidak melengkapi data laporan pengaduan, maka laporan yang disampaikan akan dicatat sebagai konsultasi non-laporan dan tidak dilakukan proses pemeriksaan.

"Jadi kami akan tetap menerima, tetap akan memproses, tapi bukan pemeriksaan, hanya konsultasi, kami hanya memberikan saran, advice untuk tindak lanjut," ujar Endi

Terakhir, pada proses pemeriksaan dalam menindaklanjuti laporan pengaduan tersebut Ombudsman RI Pusat dan Perwakilan Ombudsman RI akan berkoordinasi dengan Instansi Penyelenggara maupun instansi pengawas lainnya.

Baca juga: Ini Kata Ombudsman jika dalam 30 Hari KPK Tak Lakukan Tindakan Korektif pada Proses Alih Status Pegawai

Hal itu, kata Endi, tergantung pada domisili dan instansi yang dilaporkan.

"Jangan ada misalnya instansi di Papua lapor ke Ombudsman Pusat, tentu tidak tepat, jadi Anda berada di sana, instansinya di sana, laporkan ke Ombudsman perwakilan setempat," kata Endi.

"Percayalah kadar kerja Ombudsman baik di Pusat maupun di 34 perwakilan itu sama, dan percaya juga pada prinsip-prinsip yang kami anut, independensi itu mahkota kami, jadi tidak ada pilih kasih," tutur dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com