Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu RI Sebut Tak Ada Perkembangan Signifikan dari 5 Points of Consensus Terkait Myanmar

Kompas.com - 02/08/2021, 16:03 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengikuti kegiatan ASEAN Ministerial Meeting (AMM) ke-54 di Washington DC, Amerika Serikat, Senin (2/8/2021).

Menurut Retno, kegiatan itu banyak diwarnai pembahasan dari hasil ASEAN Leaders’ Meeting (ALM) sebelumnya, yaitu mengenai implementasi 5 point of consensus terkait Myanmar.

Retno menyampaikan sudah 100 hari berlalu sejak kegiatan ALM di Jakarta, namun masih belum ada perkembangan signifikan dari 5 points of consensus.

"Saya secara terus terang menyampaikan bahwa sampai saat ini tidak terjadi perkembangan yang signifikan dalam implementasi 5 points of consensus," ucap Retno dalam konferensi virtual, Senin.

Baca juga: Menlu Retno Ingatkan Bahayanya Kebijakan Diskriminasi Vaksin Covid-19 sebagai Syarat Perjalanan

Ia berharap, Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN terkait penunjukkan special envoy terkait konflik di Myanmar.

Lebih lanjut, ia mendesak special envoy harus bisa segera bekerja dengan mandat yang jelas dari ASEAN.

Selain itu, special envoy juga harus dipastikan mendapatkan jaminan akses penuh baik terkait pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan selama menjalankan tugasnya di Myanmar.

"Indonesia mengharapkan bahwa pertemuan AMM ini dapat memutuskan menegenai penunjukan spesial envoy sesuai usulan ASEAN berserta mandatnya yang jelas," ujar Retno.

Baca juga: Pemerintah Diminta Hentikan Kerja Sama dengan Perusahaan Afiliasi Junta Militer Myanmar

"Serta adanya komitmen militer Myanmar untuk memberikan akses penuh pada special envoy untuk menjalankan tugasnya," kata dia.

Selain itu, Indonesia pun mendesak agar implementasi 5 points of consensus lainnya dapat segera dilakukan.

Sebab, Retno menilai, adanya implementasi 5 points of consensus yang terus terhambat tidak akan membawa kebaikan bagi ASEAN.

"Oleh karenanya sudah waktunya ASEAN mengambil keputusan yang decisive," kata Retno.

Baca juga: Menlu Retno: Pemulihan Demokrasi di Myanmar Harus Jadi Prioritas Utama

Selain itu, ia mengingatkan agar semua peserta rapat tidak boleh diam dan membiarkan penderitaan rakyat Myanmar yang memerlukan bantuan kemanusiaan.

Retno juga menekankan, apabila pertemuan ini gagal memastikan tonda lanjut konkrit dari implementasi 5 points of consensus, maka Indonesia mengusulkan agar isu ini dikembalikan kepada para pimpinan ASEAN.

"Jika tidak terjadi implementasi maka isu ini harus dilaporkan kembali kepada para pemimpin ASEAN untuk mendapatkan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ASEAN sesuai dengan piagam ASEAN," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com