Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Jelaskan soal Ketimpangan Distribusi Vaksin Covid-19

Kompas.com - 02/08/2021, 15:52 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengakui, ada ketimpangan dalam distribusi vaksin Covid-19 di Indonesia.

Budi mengatakan, hingga Juli, pemerintah baru menerima 90 juta dosis vaksin atau 22 persen dari total 420 juta dosis vaksin yang dibutuhkan.

"Kalau ada teman-teman di daerah kita enggak kebagian vaksin, vaksinnya kita suntik baru sekian ratus ribu. Selama itu masih 22 persenan itu sama dengan rata-rata nasional, karena kita juga baru terima vaksinnya segitu," kata Budi dalam konferensi pers secara virtual, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Menkes: Kita Bersyukur Kasus Konfirmasi Covid-19 di Indonesia Sudah Menurun

Budi memastikan akan menambah stok vaksin di daerah-daerah apabila sudah mulai menipis.

Ia mengatakan, memang distribusi vaksin Covid-19 diprioritaskan untuk kabupaten/kota yang secara epidemologi terjadi peningkatan kasus konfirmasi positif dan kasus kematian.

Langkah tersebut, kata Budi, dilakukan untuk mengurangi angka kematian di kabupaten/kota tersebut.

"Contoh kenapa kita ke nakes duluan (divaksin)? Karena nakes berisiko, kenapa orangtua? Karena berisiko, begitu juga dengan daerah kita berikan ke yang berisiko kasus paling tinggi dan kematian tinggi," ujar dia. 

Di samping itu, Budi mengatakan, 72 juta dosis vaksin akan diterima pada pekan keempat bulan Agustus. Disusul, 70 juta dosis vaksin pada bulan September.

Ia menargetkan, dari Agustus hingga Desember, pemerintah akan mendapatkan 258 juta dosis vaksin.

"Kalau ini semuanya bisa datang ke Indonesia sesuai dengan jadwal, dari bulan Agustus-Desember kita akan memiliki 331 juta dosis vaksin ditambah tadi yang 90 jutaan sudah kita terima, jadi kita kira sudah cukup untuk yang untuk memvaksinasi 200 juta rakyat Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Menkes Ungkap Sebab Kematian akibat Covid-19 di IGD Naik 3 Bulan Terakhir

Lebih lanjut, Budi mengatakan, jika jumlah dosis vaksin yang diterima pemerintah meningkat pada Agustus-September, maka penyuntikan vaksin harus 3 kali lebih tinggi.

"Contoh untuk kota masuk epidemiologi tertinggi kasusnya, itu sehari suntikan 380 ribu, nanti bulan ini harus naik 1,2 juta,kalau benar-benar kita mau efisiensi vaksin yang ada," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com