Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Daerah Teriak Kekurangan Stok Vaksin...

Kompas.com - 02/08/2021, 14:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

Berbicara mengenai stok vaksin Covid-19 yang habis di sejumlah daerah, Nadia mengungkapkan, vaksinasi yang dilakukan saat ini berdasarkan jumlah vaksin yang diterima dari produsen luar negeri sampai Desember 2021.

Dengan demikian, semua daerah tidak bisa mendapatkan vaksin pada waktu bersamaan.

Distribusi harus merata

Kendati fokus di Jawa-Bali, anggota Komisi IX DPR Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah harus bisa menjamin ketersediaan stok vaksin Covid-19 yang adil dan merata di seluruh Indonesia.

"Karena kebijakan seperti itu sudah direncanakan, konsekuensinya program vaksinasi juga harus benar-benar digalakkan. Tidak boleh lagi ada alasan vaksin kosong. Apalagi, Presiden Jokowi sungguh-sungguh ingin mengejar target pelaksanaan vaksinasi ini lebih cepat," kata Saleh kepada Kompas.com, Minggu (1/8/2021).

Terlebih saat ini varian delta virus corona juga telah menyebar hampir merata di seluruh Indonesia.

Saleh mengatakan hal itu semestinya menjadi perhatian utama bagi pemerintah untuk segera mendistribusikan vaksin secara adil dan merata ke seluruh Indonesia dan tak hanya terpusat di Jawa serta Bali.

Baca juga: Wacana Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas di Tengah Kelangkaan Stok Vaksin di Daerah

 

"Bahkan, varian delta plus diyakini lebih berbahaya. Dan itu sudah ada di Indonesia. Tentu harus dilakukan langkah-langkah antisipatif yang diperlukan untuk memperlambat atau menghentikan penyebarannya," tutur Saleh.

"Jadi distribusi vaksin harus adil. Pelaksanaan vaksinasi juga harus dilakukan dengan skala waktu yang sama. Daerah di pulau Jawa dan luar Jawa harus sama. Yang membedakan adalah zonasinya. Ada yang merah, kuning, dan hijau. Zona merah dan kuning memang harus diprioritaskan. Tetapi bukan berarti zona hijau ditinggalkan," lanjut Saleh.

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Pakar Sebut Hakim MK Mesti Pertimbangkan Amicus Curiae Meski Bukan Alat Bukti

Nasional
Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Bareskrim: 2 Oknum Karyawan Lion Air Akui Selundupkan Narkoba 6 Kali, Diupah Rp 10 Juta Per 1 Kg

Nasional
Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Sekjen PDI-P: Otto Hasibuan Mungkin Lupa Pernah Meminta Megawati Hadir di Sidang MK

Nasional
Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Peduli Kesejahteraan Masyarakat, PT Bukit Asam Salurkan Bantuan Rp 1 Miliar ke Masjid hingga Panti Asuhan di Lampung

Nasional
Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Di Universität Hamburg Jerman, Risma Ceritakan Kepemimpinannya Sebagai Walkot dan Mensos

Nasional
Kubu Prabowo Anggap 'Amicus Curiae' Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Kubu Prabowo Anggap "Amicus Curiae" Sengketa Pilpres sebagai Bentuk Intervensi kepada MK

Nasional
Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Sidang Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Dituntut 3 Tahun 5 Bulan Penjara

Nasional
Ajukan 'Amicus Curiae', Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Ajukan "Amicus Curiae", Arief Poyuono Harap MK Tolak Sengketa Pilpres

Nasional
Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Optimistis Pertemuan Prabowo-Megawati Berlangsung, Gerindra Komunikasi Intens dengan PDI-P

Nasional
Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Dibantu Tony Blair Institute, Indonesia Percepat Transformasi Layanan Digital Pemerintah

Nasional
Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan 'Amicus Curiae', Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Senat Mahasiswa Driyarkara Ajukan "Amicus Curiae", Minta MK Kabulkan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Ditanya Progres Komunikasi dengan PKB dan PPP, Gerindra: Jos!

Nasional
Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Ditanya Kemungkinan Gerindra Kembali Dukung Anies di Pilkada DKI, Gerindra: Anies Siapa?

Nasional
Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Dituding Jadi Penghambat Pertemuan Megawati dengan Jokowi, Hasto: Apa Perlu Saya Bacakan Komentar Anak Ranting?

Nasional
Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Survei LSI: Pemilih Anies dan Ganjar Tidak Puas dengan Penyelenggaraan Pemilu 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com