Pemda Keluhkan Stok Vaksin, Anggota DPR Harap Tak Lama-lama di Gudang Bio Farma

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDI-P Rahmad Handoyo mengingatkan PT Bio Farma agar mengoptimalkan pendistribusian vaksin Covid-19 ke seluruh daerah di Indonesia.

Ia menekankan pada keberadaan stok vaksin yang ada di gudang Bio Farma agar jangan sampai disimpan terlalu lama.

"Terhadap keberadaan vaksin yang masih di Bio Farma, saya kira itu harus dioptimalkan prosesnya jangan sampai ngendon, atau bahasanya jangan sampai stoknya di gudang terlalu lama," kata Rahmad saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Banyak Keluhan soal Stok Vaksin di Daerah, Pemerintah Diminta Gencarkan Lobi ke Produsen

Hal tersebut disampaikannya untuk menanggapi banyaknya keluhan di sejumlah daerah terkait keberadaan vaksin Covid-19.

Rahmad mengakui, di daerah pemilihannya yaitu Jawa Tengah juga tengah mengeluhkan kekurangan vaksin Covid-19.

Untuk itu, Rahmad mengingatkan Bio Farma agar tidak memperlama menyetok vaksin Covid-19 di gudang.

Dalam hal ini, ia meminta agar ketika distribusi bahan vaksin dari luar negeri tiba di Indonesia, langsung dapat diproses produksinya di Bio Farma.

"Begitu sudah jadi, siap proses produksi di Bio Farma, itu bisa segera didistribusikan ke daerah sehingga proses percepatan vaksinasi dapat lebih masif," kata dia.

Baca juga: Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Di samping itu, Rahmad juga mendorong percepatan pengadaan vaksin dalam negeri yaitu Vaksin Merah Putih.

Ia berharap, vaksin tersebut dapat mulai diproduksi pada awal tahun 2022. Harapan itu datang ketika Rahmad mendengar bahwa proses uji klinis terhadap Vaksin Merah Putih dijadwalkan berlangsung mulai September 2021.

"Mudah-mudahan secara simultan uji klinis satu aman, dan diimbangi dengan uji klinis dua dan tiga. Sehingga awal tahun 2022 kita bisa memproduksi masal Vaksin Merah Putih. Itu harus kita dorong," ujar dia.

Rahmad mengingatkan bahwa vaksin di Indonesia hingga kini masih tergantung pada pengiriman dari luar negeri.

Baca juga: Wacana Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat Pelonggaran Aktivitas di Tengah Kelangkaan Stok Vaksin di Daerah

Hal ini karena Indonesia melakukan kerja sama untuk mengimpor vaksin dari luar negeri atau mitra kerja vendor vaksin.

"Vaksin kita kan 100 persen impor, maka stok kita itu tergantung dari jumlah dan komitmen dari para vendor yang kita ambil impornya," ucap Rahmad.

Hal-hal tersebut, pesan Rahmad, menjadi pekerjaan rumah untuk semua pihak, terutama bagi pemerintah dalam percepatan vaksinasi Covid-19.

Dia menilai, vaksinasi menjadi salah satu upaya agar Indonesia terlepas dari pandemi Covid-19.

Selain vaksinasi, Rahmad juga berpandangan bahwa disiplin protokol kesehatan harus terus ditegakkan.

Baca juga: Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Menurut dia, dua hal antara vaksin dan disiplin protokol kesehatan harus berjalan beriringan dalam rangka menghentikan virus corona.

"Keduanya harus beriringan. Kalau protokol kesehatan bisa berjalan bagus, kemudian vaksinasi berjalan bagus, yakinlah kita bisa kendalikan pandemi Covid-19," kata Rahmad.

Diberitakan sebelumnya, pemerintah daerah mengeluhkan stok vaksin Covid-19 yang mulai menipis.

Hal itu diakui Kepala Dinas Kesehatan Sumsel, Lesty Nuraini. Ia mengatakan, sejak Januari sampai Juli 2021 mereka hanya mendapatkan sebanyak 1,6 juta dosis vaksin Covid-19. Dari total jumlah tersebut hanya tersisa 100.000 dosis untuk tahap kedua.

Baca juga: Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Hal serupa juga dilontarkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ia mengeluhkan kurangnya stok vaksin yang dialokasikan oleh Kementerian Kesehatan.

Kurangnya stok vaksin mengakibatkan jumlah cakupan vaksinasi di Jawa Tengah masih rendah.

Ganjar mengatakan, suntikan vaksin dosis pertama di Jawa Tengah baru sebesar 16,16 persen dan dosis kedua 8,28 persen.