Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin Bantah Anggapan Pemerintah Tak Punya Target Penanganan Pandemi

Kompas.com - 02/08/2021, 11:07 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin membantah anggapan bahwa pemerintah tidak punya target dalam menangani pandemi Covid-19.

Menurut dia, percepatan testing dan tracing serta vaksinasi menunjukkan pemerintah punya target dalam menghadapi situasi saat ini.

"Upaya yang sangat ketat dan keras dilakukan adalah memastikan apa yg kita sebut testing, tracing, dan treatment. Tes, kemudian lacak, dan kemudian isolasi. Ini yang memang terus menjadi perhatian," ujar Ngbalin dalam pernyataan di akun YouTube miliknya yang telah dikonfirmasi Kompas.com, Senin (2/8/2021).

"Lalu target pemerintah kalau busa vaksin itu diupayakan semaksimal mungkin di akhir 2021 ini mencapai 70 persen. Itu artinya 181 juta rakyat Indonesia telah melakukan vaksinasi. Itu target namanya. Jadi bukanya tidak punya target," kata Ngabalin.

Baca juga: Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Dia pun menegaskan, sejak awal Presiden Joko Widodo mengatakan tidak ingin masyarakat terpapar Covid-19 kemudian kelaparan karena semua usahanya mandeg.

Oleh karenanya, berbagai perubahan dan langkah antisipasi terus-menerus dilakukan oleh Presiden.

"Kita tidak pernah terjebak. Kita selalu siap dan selalu mengantisipasi itu. Tetapi pandemi ini memang presiden fokus untuk bagaimana bisa melakukan langkah-langkah yang cepat dan tepat. Dan ingat mengurangi angka kematian. Paling tidak mencegah, mengurangi," kata Ngabalin.

"Itulah sehingga kenapa (kebijakan berganti) dari PSBB kemudian PPKM Mikro, kemudian PPKM Darurat, sekarang (PPKM) skala leveling. Semua urusannya adalah membatasi pergerakan sosisal, kegiatan sosial masyarakat," tuturnya.

Baca juga: Jerit Warga ke Jokowi dan Nasib Kelanjutan PPKM Jawa-Bali...

Oleh karena itu, Ngabalin menilai saat ini bukan waktunya untuk saling menyalahkan. Dia mengajak semua pihak bekerja sama menghadapi pandemi.

"Para ahli, para epidemiolog, pemerintah, masyarakat, opinion leader. Kita perlu menyatukan kekuatan itu kemudian. Kita harus punya rencana yang sama," ucapnya.

"Yang dilakukan oleh pemerintah ini punya planning. Tidak mungkin pemerintah tidak punya planning, tidak mungkin pemerintah tidak punya target," kata dia.

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Pandu Riono mengatakan Indonesia sedang menuju jalur jebakan pandemi.

Hal ini ia sampaikan di akun Twitternya pada 30 Juli 2021.

"Indonesia menuju Pandemic Trap!” tulisnya.

Baca juga: 8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Ia menjelaskan saat ini Indonesia belum mempunyai target yang jelas untuk menyelesaikan kapan berakhirnya pandemi Covid-19.

Pandu Riono mengingatkan kepada Presiden Jokowi agar jangan melakukan pengetatan yang responsif. Tapi, harusnya mencegah hal dan antisipasi agar lonjakan kasus Covid-19 tak terjadi.

"Pengetatan Kegiatan Penduduk (Lockdown) berdampak buruk bila terlambat dilakukan dan dalam situasi panik karena lonjakan sdh bikin RS semaput. Jadi pak@Jokowi, jangan lakukan pengetatan yg responsif tapi untuk cegah dan antisipasi agar lonjakan tidak terjadi. KPC-PEN tak berguna,” tulisnya.

Pandu Riono mengusulkan agar beri kesempatan sistem kesehatan publik siap dengan mewajibkan pakai masker dan 3M, memperkuat tes, tracing dan isolasi yang benar serta menggenjot Vaksinasi Covid-19 dengan prioritas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’  ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Megawati Serahkan ‘Amicus Curiae’ ke MK, Anies: Menggambarkan Situasi Amat Serius

Nasional
Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Megawati Ajukan Amicus Curiae, Airlangga: Kita Tunggu Putusan MK

Nasional
Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Bupati Sidoarjo Tersangka Dugaan Korupsi, Muhaimin: Kita Bersedih, Jadi Pembelajaran

Nasional
Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Airlangga Sebut Koalisi Prabowo Akan Berdiskusi terkait PPP yang Siap Gabung

Nasional
Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Dikunjungi Cak Imin, Anies Mengaku Bahas Proses di MK

Nasional
AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

AMPI Resmi Deklarasi Dukung Airlangga Hartarto Jadi Ketum Golkar Lagi

Nasional
MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

MK Ungkap Baru Kali Ini Banyak Pihak Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae

Nasional
Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Bappilu PPP Sudah Dibubarkan, Nasib Sandiaga Ditentukan lewat Muktamar

Nasional
Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Yusril Anggap Barang Bukti Beras Prabowo-Gibran di Sidang MK Tak Buktikan Apa-apa

Nasional
Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Panglima TNI Tegaskan Operasi Teritorial Tetap Dilakukan di Papua

Nasional
TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

TNI Kembali Pakai Istilah OPM, Pengamat: Cenderung Pakai Pendekatan Operasi Militer dalam Mengatasinya

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Tetap Beri Angka Nol untuk Perolehan Suara Prabowo-Gibran

Nasional
Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Soal Bantuan Presiden, Kubu Ganjar-Mahfud: Kalau Itu Transparan, kenapa Tak Diumumkan dari Dulu?

Nasional
Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Minta MK Kabulkan Sengketa Hasil Pilpres, Kubu Anies: Kita Tidak Rela Pemimpin yang Terpilih Curang

Nasional
Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Mardiono Jajaki Pertemuan dengan Prabowo Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com