Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Menkes justru menggunakan lembaga lain di luar lembaga kesehatan untuk melakukan vaksinasi. Masuk akal kalau target vaksin tidak tercapai.

Jika distribusi vaksin menggunakan jalur kesehatan, yakni dinkes, puskesmas, DPM, klinik pratama dan praktek bidan/perawat, maka target 1 juta vaksin per hari akan mudah tercapai. Bahkan bisa mencapai 3-5 juta per hari.

Menkes juga kurang transparan dalam hal ketersediaan vaksin. Kenyataannya, mengutip pernyataan Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Jawa Barat, ketersediaan vaksin Covid-19 sedikit atau terbatas, sehingga target tidak tercapai.

Melibatkan lembaga lain di luar jalur kesehatan sebenarnya tidak masalah, selama diposisikan sebagai tambahan dari lembaga kesehatan yang ada.

Namun, kenyataan di lapangan, lembaga lain tersebut menggunakan tenaga kesehatan dari puskesmas atau faskes lain. Sehingga, mengganggu tugas fungsi faskes tersebut dalam melayani masyarakat.

Lagi-lagi, kesalahan strategi ini menyebabkan target vaksin belum tercapai. Keberhasilan program vaksinasi untuk mewujudkan herd immunity akan tercapai jika (dan hanya jika) vaksinnya tersedia dan cepat dilakukan vaksinasi. Kalau strategi ini tidak dilakukan, maka herd immunity niscaya tidak kunjung tercapai.

Kuratif: Keberhasilan cara ini dapat dilihat dari angka kematian pasien Covid-19. Semakin tinggi angka kematian, menunjukkan upaya kuratif tidak berhasil.

Tingginya angka kematian, baik di rumah sakit maupun saat isoman, jelas menunjukkan upaya kuratif yang menjadi wewenang Menkes tidak berhasil.

Keberhasilan upaya kuratif ini ditentukan oleh ketersediaan SDM nakes, logistik kesehatan (obat, alkes, oksigen), jumlah bed rumah sakit, tempat isoman dan pembiayaan.

Kita ketahui, SDM nakes sangat kurang. Obat-obatan sangat sedikit/menipis, oksigen juga sedikit, bed rumah sakit juga kurang.

Baca juga: Menkes: Pandemi Covid-19 Dapat Berubah Jadi Epidemi jika Pengobatannya Baik

Sehingga, banyak pasien yang menderita sakit sedang/berat harus isoman di rumah tanpa ada nakes yang mendampingi.

Sudah begitu, pembiayaan klaim Covid-19 rumah sakit tahun 2020 belum dilunasi oleh Menkes. Faktor-faktor inilah yang menyebabkan angka kematian menjadi sangat tinggi.

Jadi? Masalahnya sudah terang benderang sebenarnya. Penanganan pandemi yang kurang baik berakibat angka infeksi dan angka kematian akibat terpapar Covid-19 sangat tinggi di Indonesia.

Menkes seharusnya bisa belajar dari ketidakberhasilan penanganan pandemi Covid-19 gelombang pertama dan kedua, yang disebabkan oleh ketidaksiapan upaya preventif dan kuratif.

Saat varian Delta meledak di India awal April 2021, kita sebenarnya dapat mengantisipasi dengan persiapan yang matang, utamanya terkait upaya preventif dan kuratif.

Faktanya, pada gelombang ketiga ini, Indonesia kembali kurang melakukan antisipasi seperti saat gelombang pertama dan gelombang kedua.

Sudah pasti, peran Menkes dalam hal ini sangat besar dan menentukan, mengingat Menkes mempunyai sumber daya kesehatan yang sangat besar dibandingkan lembaga lain.

Nasi sudah telanjur jadi bubur. Ke depan, Menkes diharapkan segera mengubah strategi, baik dalam upaya kuratif maupun promotif dan preventif, utamanya terkait percepatan vaksin, kesiapan SDM, faskes, logistik kesehatan, dan pembiayaan yang baik serta persiapan tempat isoman.

Man jadda wa jadda, barang siapa yang bersungguh sungguh, maka ia akan berhasil. (*Dr. Slamet Budiarto, SH, MH.Kes | Ketua IDI DKI Jakarta)