Kompas.com - 02/08/2021, 09:31 WIB
Gedung Komisi Yudisial, Jakarta. KIKI NASUTIONGedung Komisi Yudisial, Jakarta.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) tidak meloloskan hakim yang memeriksa dan memutus perkara banding dari Pinangki Sirna Malasari dan Djoko Sugiarto Tjandra dalam seleksi calon hakim agung tahun 2021.

Adapun hakim tersebut adalah Reny Halida Ilham Malik, hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

"Tentu menjadi salah satu pertimbangan dalam seleksi. Selain bahwa beberapa catatan yang muncul, baik yang dalam seleksi ini maupun beberapa seleksi yang lalu," kata Juru Bicara KY Miko Ginting seperti dilansir dari Kompas.id, Senin (2/8/2021).

"Sebagaimana diketahui, yang bersangkutan sudah berkali-kali mengikuti seleksi calon hakim agung di KY," ujar dia.

Baca juga: MAKI Sesalkan Jaksa Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas Wanita

Namun, Miko tidak mengungkap lebih jauh tentang hal tersebut, ia hanya mengatakan alasan spesifik tidak lolosnya Reny Halida menjadi materi dalam seleksi.

Selain Renny, KY juga tidak meloloskan 20 calon hakim agung lainnya. Sebelum mengikuti seleksi calon hakim agung tahun 2021, Reny juga mengikuti seleksi calon hakim agung di KY pada 2017, 2019, dan 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Namun, yang pasti, seleksi tahap III ini meliputi aspek kesehatan dan kepribadian. Aspek kepribadian sendiri meliputi kompetensi, rekam jejak, dan masukan dari masyarakat," ujar dia.

Seperti diketahui, Pinangki dan Djoko mendapatkan vonis ringan dalam sidang perkara banding.

Baca juga: Pemangkasan Vonis Djoko Tjandra, Antiklimaks dari Kisah Penangkapan yang Monumental

Pinangki awalnya mendapatkan vonis 10 tahun penjara dalam perkara pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) namun dalam proses banding hukumannya dikurangi menjadi 4 tahun penjara.

Salah satu pertimbangan pengurangan hukuman tersebut adalah Pinangki merupakan seorang ibu dari anak yang masih berusia balita berumur empat tahun yang layak diberi kesempatan mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa tumbuh kembang.

Pinangki sebagai perempuan juga dinilai harus mendapat perlindungan dan diperlakukan adil.

Baca juga: Setelah Pinangki, Kini Giliran Djoko Tjandra Dapat Keringanan Hukuman

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Nasional
Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan 'Restorative Justice' dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan "Restorative Justice" dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Nasional
Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Nasional
Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Nasional
Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Nasional
Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Nasional
Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Nasional
Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Nasional
KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

Nasional
Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Nasional
Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.