Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Kompas.com - 02/08/2021, 08:16 WIB
Ilustrasi vaksin Covid-19 Dok. ShutterstockIlustrasi vaksin Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Nasdem Martin Manurung mempertanyakan keberadaan stok vaksin di daerah.

Pasalnya, sempat dinyatakan oleh Stafsus Menteri BUMN Erick Thohir, Arya Sinulingga, ada sekitar 12 juta dosis vaksin Covid-19 yang saat ini belum terpakai.

"Dari kabupaten yang saya sudah cek lewat Fraksi Nasdem di Samosir, Toba, Nias sebagai contoh, tapi faktanya mereka justru meminta stok vaksin dikirim dari pusat. Ini kok jadi bertolak belakang?," kata Martin dalam keterangannya, Minggu (1/8/2021).

Oleh karena itu, Martin meminta pemerintah pusat agar terbuka soal keberadaan vaksin di daerah.

Baca juga: Vaksin Sampai, Besok Juga Sudah Habis

Pemerintah, tambah dia, perlu menjelaskan mulai dari keberadaan hingga jumlah vaksin di daerah saat ini.

"Pemerintah pusat sebaiknya terbuka saja mengenai keberadaan vaksin ini. Jadi, sebenarnya barang itu ada di mana? Ada di daerah mana? Ada berapa banyak di daerah itu. Jadi jangan hanya menyebut di daerah, karena Indonesia ada ratusan daerah," tanya Martin.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Martin mengaitkan persoalan ini dengan persyaratan perjalanan dalam negeri yang mewajibkan seseorang memiliki kartu vaksin, minimal dosis pertama.

Adapun hal tersebut dituangkan dalam surat edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri pada masa pandemi.

"Jika ada persyaratan minimal dosis pertama dilakukan, tapi vaksinnya itu sendiri tidak ada di daerah, bagaimana mungkin masyarakat bisa melakukan vaksinasi," tegas dia.

Baca juga: Stok Vaksin Nyaris Habis, 10 Layanan Vaksinasi di Kota Semarang Dihentikan

Legislator Nasdem dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara II ini meminta pemerintah lebih transparan mengenai keberadaan vaksin di daerah.

Menurut dia, keberadaan vaksin di daerah seharusnya sejalan dengan digalakkannya percepatan vaksinasi.

"Jangan sampai pemerintah pusat ingin menggalakkan percepatan vaksinasi, tetapi ketika masyarakat sudah mau divaksin, eh vaksinnya malah tidak ada atau tidak sampai ke daerah," pungkas Martin.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.