Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Kompas.com - 01/08/2021, 16:41 WIB
Seorang pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak di salah satu TPS di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, saat hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020, Rabu (9/12/2020). KOMPAS.COM/FIRMAN TAUFIQURRAHMANSeorang pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak di salah satu TPS di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, saat hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020, Rabu (9/12/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan terdapat 82,2 persen masyarakat setuju apabila Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyederhakanan surat suara.

Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu mengatakan, hasil survei tersebut menjadi modal sosial KPU untuk melakukan penyederhanaan surat suara.

Jumlah tersebut didapatkan atas pertanyaan apakah setuju KPU membuka alternatif desain surat suara agar jumlah surat suara lebih sedikit.

"Ini modal sosial KPU untuk melakukan penyederhanaan karena publik ada keinginan yang sama agar surat suara tidak ribet dan lebih mudah digunakan," kata Yohan di acara diskusi bertajuk "Menyederhanakan Surat Suara" yang digelar Perludem secara daring, Minggu (1/8/2021).

Sementara atas pertanyaan yang sama, terdapat 13,4 persen yang menjawab tidak setuju dan 4,4 persen yang menjawab tidak tahu.

Baca juga: KPU Belum Putuskan Akan Gunakan Model Surat Suara Seperti Apa untuk Pemilu 2024

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasil survei juga menunjukkan bahwa terdapat 27,1 persen masyarakat yang mengaku kesulitan saat menerima lima kertas suara yang harus dicoblos di TPS pada Pemilu 2019.

Sementara yang tidak mengalami kesulitan terdapat 68,7 persen.

Khusus bagi responden yang memilih kesulitan, kata Yohan, pihaknya bertanya mengenai kesulitan apa saja yang dirasakan saat Pemilu 2019.

Hasilnya, terdapat 68,7 persen yang memilih sulit membedakan mana kertas suara untuk DPR, DPD, DPRD Provisi/Kabupaten/Kota.

Kemudian 82,7 persen memilih bingung mencari nama calon anggota legislatif yang akan dipilih karena terlalu banyak kertas suara.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Satgas Diminta Monitor PTM Setiap Hari untuk Cegah Klaster Covid-19 di Sekolah

Nasional
Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Polisi Gelar Perkara Kasus Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece

Nasional
Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Pemerintah Harap Perpres Nomor 67 dan 72 2021 Mampu Atasi Persoalan TBC-Stunting

Nasional
Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.