Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/08/2021, 15:14 WIB
Tsarina Maharani,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahriza Marta Tanjung menilai Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di daerah tak maksimal dalam mengawasi sekolah-sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka.

Menurutnya, implementasi pelaksanaan protokol kesehatan seolah dibebankan kepada sekolah itu sendiri dan dinas pendidikan setempat.

"Kami lihat peran Satgas Covid-19 di wilayah sekolah tidak maksimal. Mereka mungkin kewalahan dengan pengawasan PPKM, sehingga sepertinya sekolah tidak menjadi prioritas pengawasan," kata Fahriza dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Minggu (1/8/2021).

Ia berpendapat, pelaksanaan sekolah tatap muka yang diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 menteri tidak berjalan dengan baik.

Fahriza mengatakan, banyak sekolah yang memaksakan menggelar pembelajaran tatap muka meski tidak memenuhi syarat. Misalnya, terkait pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di wilayah sekolah tersebut.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Kapan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Bisa Dilaksanakan?

"Di SKB kan ada kewajiban mengisi daftar periksa sebagai syarat pembukaan sekolah. Ini masih sedikit sekolah yang mengisi daftar periksa tapi membuka sekolahnya," ujarnya.

Selain itu, salah satu aturan dalam SKB 4 menteri adalah seluruh pendidik dan tenaga kependidikan harus sudah menerima vaksin Covid-19 ketika melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Fahriza mengungkapkan, program vaksinasi di daerah berjalan sangat lambat, sehingga belum semua guru bisa mendapatkan vaksin Covid-19.

"Persoalan vaksinasi guru yang jadi syarat buka sekolah, tapi di daerah berjalan lambat," tuturnya.

Kendati begitu, Fahriza mengamini banyak kendala yang dialami siswa dan guru selama pembelajaran jarak jauh (PJJ) secara daring.

Baca juga: Menko PMK Dorong Pembelajaran Tatap Muka di Zona Aman Covid-19

Adanya sekolah-sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka ini karena desakan sejumlah pihak akibat PJJ yang bermasalah. Ia pun mendorong Kemendikbud Ristek memperbaiki pelaksanaan PJJ.

"Memang seharusnya ada perbaikan di pelaksanaan PJJ. Mulai dari pelaksanaan kurikulum, model pembelajaran, ketersediaan gawai di sekolah, dan peran orangtua," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com