Koalisi Lapor Covid-19 Minta Kemendikbud Ristek Tunda Belajar Tatap Muka

Kompas.com - 01/08/2021, 13:55 WIB
Sejumlah murid mengerjakan soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) saat menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap 2 di SDN Kebayoran Lama Selatan 17 Pagi, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diikuti 226 sekolah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ASejumlah murid mengerjakan soal Penilaian Akhir Tahun (PAT) saat menjalani uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap 2 di SDN Kebayoran Lama Selatan 17 Pagi, Jakarta, Rabu (9/6/2021). Dinas Pendidikan DKI Jakarta menggelar uji coba pembelajaran tatap muka tahap 2 yang diikuti 226 sekolah. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi warga Lapor Covid-19 mendesak pemerintah menunda pembelajaran tatap muka hingga kasus Covid-19 di Tanah Air terkendali.

Relawan Lapor Covid-19, Diah Dwi Putri mengatakan, pembelajaran mesti dilakukan secara daring, terutama di daerah dengan tingkat penularan virus tinggi.

"Yang dimaksud kasus terkendali yaitu positivity rate di bawah 5 persen dalam beberapa minggu sesuai rekomendasi WHO (Badan Kesehatan Dunia)," ujar Diah dalam konferensi pers secara daring, Minggu (1/8/2021).

Diah pun meminta Kemendikbud Ristek mendorong inovasi, penyesuaian, dan perbaikan serta memberikan pedoman pembelajaran daring yang efektif.

Caranya, dengan meningkatkan kemampuan guru dalam menggunakan teknologi yang mendukung kegiatan belajar mengajar daring.

Baca juga: PPKM Diperpanjang, Kapan Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Bisa Dilaksanakan?

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena meskipun daring, transfer ilmu sangat penting. Jadi harus dipastikan prosesnya efektif dan maksimal," katanya.

Berikutnya, Lapor Covid-19 meminta pemerintah daerah melakukan pemantauan dan pengawasan pada wilayah sekolah.

Pemerintah daerah harus memberikan sanksi tegas kepada sekolah dan aparat yang melanggar aturan. Beriringan dengan itu, pemerintah harus memberikan informasi yang akurat tentang laju penularan dan risiko Covid-19 di daerah.

"Kita tahu transfer ilmu dan pendidikan sangat penting, tapi untuk saat ini keselamatan anak-anak dan keluarga harus diprioritaskan," tuturnya.

Dia memaparkan, Lapor Covid-19 menerima 29 laporan sekolah yang menggelar pembelajaran tatap muka sepanjang Juli 2021.

Baca juga: Menko PMK Dorong Pembelajaran Tatap Muka di Zona Aman Covid-19

Sebanyak 52 persen dari laporan pelaksanaan sekolah tatap muka ini terjadi pelanggaran protokol kesehatan.

Selain itu, sebanyak 17 persen menyatakan sekolah telah menjadi klaster penularan Covid-19.

"Dari semua laporan itu, 17 persen melaporkan dalam praktik pembelajaran tatap muka sudah menjadi klaster. Dan 52 persen ada pelanggaran protokol kesehatan dalam proses pembelajaran," ujar Diah.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Komnas HAM Belum Terima Konfirmasi Istana soal Pertemuan dengan Jokowi Terkait Polemik TWK

Nasional
Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Kapolri Sebut Presiden Jokowi Setuju 56 Pegawai Nonaktif KPK Direkrut Jadi ASN Polri

Nasional
BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

BKKBN Tunggu Proses Hukum Kasus Dugaan Penipuan Terkait Jabatan yang Dialami Mantan Kolonel TNI AU

Nasional
Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Kapolri Bakal Rekrut 56 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Jadi ASN Polri

Nasional
Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Pilih Nyemplung Menanam Mangrove, Jokowi: Masak Saya Sendiri di Darat, Kan Nggak Lucu...

Nasional
Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Jokowi: Indonesia Punya Hutan Mangrove Terluas di Dunia, Wajib Kita Pelihara

Nasional
Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Temui Menkopolhukam, Nasdem Usulkan Ulama Syaikhoni Kholil Jadi Pahlawan Nasional

Nasional
Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Deputi KSP Khawatir Revisi UU ASN Buka Celah Jual Beli Jabatan

Nasional
Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Ini 10 Desa Terbaik di Indonesia dalam Keterbukaan Informasi Publik

Nasional
Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Azyumardi Azra: Jokowi Tak Minat dengan KPK, Pidato Kenegaraannya Tak Singgung soal Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.