Rencana Fasilitas Isoman Anggota DPR, Formappi: Mereka Sedang Bangung Tembok Pembatas dengan Rakyat

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai, anggota DPR seharusnya paling memahami masalah masyarakat saat menghadapi pandemi Covid-19 ini.

Hal itu disampaikan Lucius menanggapi rencana pemberian fasilitas hotel bintang tiga untuk tempat isolasi mandiri anggota DPR.

"Kalau kita bicara DPR tentu kita bicara soal wakil rakyat, ketika mereka kemudian punya kebijakan isolasi mandiri sendiri, padahal rakyat di sisi yang lain sedang kesulitan untuk mendapatkan fasilitas itu," ucap Lucius dalam diskusi virtual yang diadakan Medcom.id, Minggu (1/8/2021).

Lucius menegaskan, jika rencana ini tetap direalisasikan maka hal tersebut menunjukan DPR telah membangun batasan dengan rakyat.

"Saya kira memang ada soal, mereka sedang membangun tembok antara rakyat dengan wakilnya, ini masalahnya," ungkapnya.

Baca juga: Politisi Gerindra Bantah Wacana Pemberian Fasilitas Isoman di Hotel Bagi Anggota DPR

Lucius berpendapat bahwa para anggota DPR mestinya memahami bahwa ada banyak kendala dalam penanganan Covid-19 salah satunya adalah soal fasilitas isolasi mandiri.

"Fakta bahwa ada lembaga mengeluarkan rilis terkait jumlah korban meninggal lebih dari 2.000 (kasus) itu sulit tidak dianggap serius oleh DPR, saya kira di masa pandemi, masa krisis ini, sebagai wakil rakyat, mestinya yang paling tahu dengan kondisi-kondisi ini adalah DPR," pungkasnya.

Diketahui pada 26 Juli 2021, Sekjen DPR Indra Iskandar mengeluarkan surat pemberitahuan tentang rencana pembedian fasilitas hotel bintang tiga untuk anggota dewan menjalani isolasi mandiri.

Nantinya hotel bintang tiga yang digunakan adalah Hotel Ibis Grogol dan Oasis di Atrium Senen.

Pembiayaan fasilitas isolasi mandiri itu akan ditanggung oleh negara.

Rencana itu mendapatkan kritik dari sejumlah pihak termasuk para anggota DPR itu sendiri.

Beberapa anggota DPR yang menolak, menyatakan bahwa isolasi mandiri bisa dilakukan sendiri baik di rumah dinas, hingga fasilitas isolasi mandiri tak perlu dibiayai oleh negara.