Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stafsus Mensesneg: Tak Ada Negara Bisa Bebas dari Pandemi Sendirian

Kompas.com - 31/07/2021, 13:53 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Faldo Maldini menilai bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat terbebas dari pandemi sendirian.

Ia menggambarkan bagaimana negara tetangga Indonesia yaitu Singapura sempat membuka pembatasan negaranya.

Namun, hal tersebut justru membuat kasus Covid-19 di Singapura kembali mengalami peningkatan.

"Memang apabila kita lihat tidak ada satu pun negara yang bisa bebas dari pandemi ini sendirian. Kemarin contoh paling baru, ketika Singapura mencoba untuk membuka batas, tapi ternyata kasusnya naik lagi," kata Faldo dalam diskusi virtual Polemik Trijaya bertajuk Ekonomi Politik Pandemi, Sabtu (31/7/2021).

Baca juga: RSUI Buka Lagi Sentra Vaksinasi Covid-19 untuk 1.000 Orang Sehari, Bisa untuk Anak 12-17 Tahun

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu pun berpendapat, meningkatnya kembali kasus Covid-19 di Singapura dikarenakan negara tetangganya belum beres menangani pandemi.

Faldo menyebut negara tetangga Singapura yang dimaksud belum selesai menangani pandemi yaitu Indonesia dan Malaysia.

"Kenapa kasusnya tinggi lagi? Karena Indonesia mungkin belum beres, atau mungkin Malaysia belum beres," ucapnya.

Berkaca pada Singapura itulah, Faldo menilai bahwa pandemi tidak akan selesai jika ada satu negara yang belum bisa melepaskan diri dari wabah.

"Secara, ini gamenya itu no one country solve alone. Jadi enggak bisa. Pak Jokowi bilang tidak ada policy yang based on negara gue," kata Faldo.

Terkait konteks di Indonesia, Faldo berpandangan bahwa tentu pemerintah saat ini tengah berupaya mengatasi agar mampu keluar dari pandemi Covid-19.

Salah satu hal tersebut, menurutnya dilihat dari adanya kebijakan-kebijakan pembatasan yang berjilid-jilid, contohnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Konteks Indonesia, kita mungkin melihat PPKM berjilid-jilid ini kan strategi untuk keluar dari permasalahan ini," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah terus memikirkan kebijakan yang tepat dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat.

Namun, dalam hal tersebut, pemerintah menurutnya butuh waktu untuk mendiskusikan kebijakan yang seimbang.

"Memang betul pemerintah butuh waktu untuk mendiskusikan dan terus memikirkan strategi yang obyektif, adaptif untuk menang dari pandemi. Kita lihat diperpanjang berhari-hari, ada gas dan rem. Berkali-kali Pak Presiden bilang bahwa kita akan mencari keseimbangan antara nyawa dan tenaga kesehatan," tutur Faldo.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com