Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 31/07/2021, 12:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Gerindra Kamrussamad membeberkan informasi bahwa Ketua DPR Puan Maharani telah menyampaikan kepada Sekretariat DPR agar membatalkan rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota yang terpapar Covid-19.

Menurut dia, fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR yang kemudian menjadi polemik di masyarakat tersebut masih bersifat perencanaan.

"Ketua DPR yang kami update per Jumat kemarin itu telah menyampaikan ke Sekretariat Jenderal untuk membatalkan rencana tersebut. Informasinya bahwa itu (fasilitas) masih bersifat perencanaan," kata Kamrussamad dalam diskusi virtual Polemik Trijaya bertajuk Ekonomi Politik Pandemi, Sabtu (31/7/2021).

Baca juga: Tolak Fasilitas Isoman di Hotel, Politisi Demokrat: Anggota DPR Mampu Bayar Sendiri

Sebagai politisi di DPR, Kamrussamad mengaku tak sepakat dengan rencana fasilitas isoman di hotel tersebut.

Sebab, menurutnya saat ini yang lebih membutuhkan adalah masyarakat di tengah krisis pandemi.

"Sebetulnya yang lebih membutuhkan adalah masyarakat. Jadi kita bagaimana caranya agar supaya masyarakat yang ekonominya rendah, kesulitan dapat tempat yang layak dan aman buat keluarga agar tidak terpapar," ujarnya.

Oleh karena itu, Kamrussamad berpandangan bahwa seharusnya Setjen DPR lebih melihat apa yang tengah terjadi di masyarakat saat ini.

Ia pun meminta agar Setjen DPR menaruh fokus perhatian kepada kesulitan masyarakat terkait fasilitas isoman.

"Saya kira itu harus menjadi concern kita hari ini," tutur dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, rencana penyediaan fasilitas isoman di hotel bagi anggota DPR baru sebatas penjajakan.

Dengan demikian, menurut dia, pihaknya belum bisa membatalkan rencana tersebut karena baru dalam tahap penjajakan.

"Seperti yang saya bilang pertama itu. Ini kan baru penjajakan. Apa yang mau dibatalkan?," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/7/2021).

Indra membeberkan, terkait rencana penyediaan fasilitas hotel pun juga belum memiliki dana atau anggaran.

Oleh karena itu, pihaknya menilai belum ada yang dapat dibatalkan dari rencana penyediaan fasilitas hotel untuk isoman.

"Dananya juga belum ada kok. Apa yang mau dibatalkan? Ini baru penjajakan," tegasnya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com