Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Memaknai Gaya Marah-marah Menteri Risma

Kompas.com - 31/07/2021, 11:46 WIB
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo (14/6/2021).
DOK. Humas KemensosMenteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam sambutannya pada acara Bimbingan Teknis Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di Kabupaten Ponorogo (14/6/2021).

“Tanpa emosi, kita menjadi sekadar penonton dan bukan partisipan dalam hidup kita sendiri” (Sally Planalp).

Di masa pandemi Covid-19 yang tidak pernah tahu sampai kapan selesainya ini, kita kerap disuguhi warta duka mengenai kematian yang terus terjadi.

Bocah-bocah yang menjadi yatim piatu karena ditinggal wafat orangtuanya, warga yang tidak tertolong mendapat tindakan medis walau sudah berada di halaman rumah sakit yang sesak, warga yang isolasi mandiri di rumah yang kehabisan oksigen dan bahan makanan, pedagang kaki lima yang berhenti usahanya karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan sederet kisah lara lainnya.

Untuk mengatasi dampak sosial yang terjadi di masyarakat, pemerintah mengucurkan berbagai bantuan tunai dan non tunai. Entah sembako, obat-obatan dan vitamin, uang tunai, subsidi pendapatan bagi golongan bawah, subsidi langganan listrik dan lain-lain.

Jika skema bantuan ini tepat sasaran, maka penerima akan mendapat bantuan yang tepat guna.

Kementerian Sosial telah menyiapkan dana Rp 7,08 triliun untuk 5,9 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlah penerima manfaat itu berasal dari data-data yang dikumpulkan seluruh pemerintah daerah.

Selama bulan Juli sampai Desember 2021, setiap KPM mendapat Rp 200 ribu saban bulannya. Selain bantuan tunai, bantuan beras juga digelontorkan sebanyak 2.010 ton beras selama PPKM Darurat untuk para pekerja sektor informal se-Jawa Bali sebanyak 5 kilogram per KPM.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, pengemudi ojek, buruh harian dan buruh lepas, pedagang kaki lima, pemilik warung makan bisa mendapat bantuan dengan pola ini.

Mengingat begitu besarnya dana yang dikelola kementerian sosial serta pentingnya program sosial bagi rakyat yang terdampak, maka sangat wajar jika proses penyaluran bantuan mendapat perhatian yang cukup intens dan mendapat pengawalan hingga diterima utuh oleh para penerimanya.

Marah-marah Risma

Aksi marah-marah yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini di berbagai kesempatan, kerap disorot oleh berbagai kalangan dengan beragam tanggapan.

Ketidakberesan penyaluran bantuan sosial sebetulnya “penyakit lama” tetapi dijadikan “framing” oleh Mantan Walikota Surabaya itu.

Dalam berbagai survei yang diadakan sejumlah lembaga seperti LSI, Charta Politica, Nusakom Pratama dan Akar Rumput Strategic Consulting sebelum pandemi Covid gelombang dua terjadi - tepatnya di Januari – Mei 2021- Tri Rismaharini bersama Ketua DPR Puan Maharani, Gubernur Jawa Timur Khofifah Sri Indar Parawansa, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastusti selalu masuk dalam “top 5” tokoh perempuan yang diperhitungkan dalam bursa calon presiden dan wakil presiden.

Dengan konsisten, empat lembaga survei ini menempatkan Tri Rismaharini sebagai pemuncak survei diantara tokoh perempuan lain, mengungguli elektabiltas dan popularitas Puan Maharani, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti. Wajar jika pihak yang selalu mengaitkan “aksi marah-marah” Tri Rismaharini dengan mencari “panggung” politik menuju suksesi 2024.

Sebaliknya, pihak lain yang mengenal dekat dan paham dengan karakter Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kebudayaan itu beranggapan kalau memang itulah model kerja Tri Rismaharini.

Saat memimpin Surabaya dua periode, Tri Risma begitu lekat dengan gaya kepemimpinan yang “meledak-ledak”. Peraih 322 aneka penghargaan dari berbagai institusi nasional dan internasional itu sangat kesal dan mudah marah jika menemukan ketidakberesan.

Emosinya begitu memuncak dan jengkel jika menemukan adanya penyimpangan yang dilakukan anak buahnya.

Sifat mudah marahnya tidak ada hubungannya dengan elektabilitas dan popularitas, alih-alih dengan bursa capres dan cawapres 2024. Di luar kedinasan, komunikasi ibu dua anak itu sangat cair dan mudah akrab dengan siapa saja.

Saat meninjau kesiapan dapur umum yang dikelola kementerian sosial di Balai Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Wyata Guna, Bandung, Jawa Barat (Kompas.com, 13/07/2021), Tri Rismaharini marah besar karena anak buahnya dianggap sangat lamban dalam penyiapan bahan makanan untuk warga yang terdampak Covid.

Baca juga: Marah Pegawainya Bersantai dan Tak Bantu Dapur Umum, Risma: Saya Bisa Pindahkan Kalian ke Papua!

 

Belum lagi dengan temuannya yang lain, Risma masih melihat ada pegawai balai yang asyik mengerjakan pekerjaan lain di ruang berpendingin udara. Risma bahkan mengancam pegawainya dimutasi ke Papua. 

Ia juga sewot karena mendapat sambutan dengan organ tunggal mengingat suasana pandemi sangat tidak cocok dengan formalitas sambutan di acara tersebut.

Baca juga: Kesal Disambut dengan Organ Tunggal, Risma: Mau Tak Tendang Apa, Memang Aku Kesenengan ke Sini?

Di Tuban, Jawa Timur aksi “marah-marah” masih berlanjut ketika Bu Menteri menemukan kejanggalan dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Nasional
Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Nasional
Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nasional
Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Nasional
Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

MK Tolak Gugatan Uji Formil UU Minerba yang Diajukan Anggota DPD

Nasional
Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Anggota DPR: Baiknya Harga Tes PCR Lebih Murah Lagi

Nasional
Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Wapres Pastikan Pemerintah Terus Dorong Pengembangan Ekonomi Syariah

Nasional
Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Desak Pemerintah Transparan soal Harga PCR, Anggota Komisi IX: Kenapa Lebih Mahal dari India yang Rp 160.000?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.