Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPR: Segera Bayarkan Insentif Tenaga Kesehatan

Kompas.com - 30/07/2021, 18:25 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengaku prihatin terhadap rendahnya pencairan insentif tenaga kesehatan di daerah yang timpang dibandingkan realisasi tahun lalu.

Ia pun meminta pemerintah tenaga daerah untuk segera mencairkan insentif tersebut karena tenaga kesehatan merupakan ujung tombak penanganan pandemi Covid-19.

"Segera bayarkan insentif untuk nakes yang adalah ujung tombak sekaligus pihak paling berisiko terpapar dalam penanganan Covid-19," kata Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Kemendagri Minta DI Yogyakarta Segera Realisasikan Insentif untuk Tenaga Kesehatan

Puan menuturkan, ia juga menerima laporan soal potongan atas penerimaan insentif, pengalihan peruntukan, hingga besaran insentif yang dipertanyakan tenaga kesehatan.

“Mereka bertaruh nyawa dan juga keluarga. Juga sandaran bagi rakyat yang terpapar Covid-19. Karenanya, tidak ada alasan untuk tidak segera memberikan insentif yang adalah hak mereka,” ujar Puan.

Politikus PDI-P itu pun mengapresiasi langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menegur kepala-kepala daerah yang tidak optimal menggunakan kebijakan realokasi anggaran, termasuk untuk insentif tenaga kesehatan.

Puan mengingatkan, pemerintah daerah hendaknya tidak menunggu teguran untuk melaksanakan mandat realokasi anggaran secara optimal.

"Realokasi anggaran dan kebijakan harus berpijak pada hati, melihat kondisi rakyat dan nakes yang berhadapan langsung dengan pandemi Covid-19," kata Puan.

Dari sejumlah daerah dilaporkan, realisasi insentif bagi tenaga kesehatan masih rendah, antara lain di Nganjuk dan Cirebon.

Baca juga: Anggota DPR: Jangan Ditahan-tahan Hak Tenaga Kesehatan untuk Mendapatkan Insentif

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk Heni Rochtanti mengakui, isentif tenaga kesehatan yang menangani pasien Covid-19 di RSUD Kertosono dan Nganjuk belum dibayarkan sejak September 2020.

“Kalau (insentif nakes) di rumah sakit itu infonya September sampai Desember (2020) yang belum,” kata Heni saat dikonfirmasi Kompas.com melalui sambungan telepon, Rabu (28/7/2021).

Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Cirebon, Tito meminta agar realisasi anggaran insentif tenaga kesehatan di daerah tersebut segera ditingkatkan.

"Menjadi catatan penting, insentif tenaga kesehatan, tolong ditingkatkan karena baru 16 persen lebih," kata Tito dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Insentif Nakes Senilai Rp 13,6 Miliar Belum Cair Sejak Oktober 2020, Ini Janji Pemkab Banyuwangi

Tito mengatakan, Pemerintah Kabupaten Cirebon memiliki alokasi anggaran insentif tenaga kesehatan sekitar Rp 51,89 miliar, tetapi yang terealisasi baru 16,73 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com