Guru Besar UI Temukan Ketidaktelitian dalam Penyusunan Statuta UI, Ini Penjelasannya

Kompas.com - 30/07/2021, 17:41 WIB
Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Shutterstock/HarismoyoIlustrasi Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI) Sudarsono mengatakan, ada ketidaktelitian dalam penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Akibatnya peraturan tersebut akan sulit dilaksanakan.

“Bukan karena keberatan dari siapa pun, juga bukan karena penundaan oleh Pemerintah. Statuta UI sulit dilaksanakan justru oleh karena PP 75/2021 itu sendiri,” kata Sudarsono dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).

Ketidaktelitian yang ia soroti yaitu pada Pasal 87 ayat (2) dan ayat (3).

Baca juga: Gerakan Peduli UI Desak PP 75/2021 Tentang Statuta UI Dicabut!

Pada ayat (2) disebutkan bahwa UI wajib menyesuaikan struktur, penamaan, jumlah, dan fungsi unit organisasi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.

Menurut Sudarsono, pasal tersebut sangat bagus karena memberikan kesempatan selama setahun bagi warga UI, khususnya Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Senat Akademik (SA), dan Dewan Guru Besar (DGB) untuk melakukan berbagai penyesuaian.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, ia menyayangkan realisasi Pasal 87 ayat (2) terhambat oleh pengaturan dalam Pasal 87 ayat (3), yang menyatakan penyesuaian tersebut ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

“Seharusnya produk hukum untuk melaksanakan perintah pasal 87 ayat (2) itu bukan berupa "Keputusan Rektor" melainkan "Peraturan Rektor",” ujar Sudarsono.

Mantan Dirjen Otonomi Daerah dan Dirjen Kesbangpol Kemendagri ini menjelaskan, dalam UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, ‘keputusan’ merupakan ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Produk hukum "keputusan" harus mengandung substansi yang konkrit, individual, sekali terjadi (einmalig), dan final. Maka, Keputusan sifatnya beschikking bukan regelling.

Baca juga: Profesor, Dosen, dan Mahasiswa Desak Pencabutan Statuta UI Hasil Revisi karena Cacat Formil dan Materiil

Dalam konteks ini, ia menegaskan, pelaksanaan Pasal 87 ayat (2) tidak termasuk dalam kriteria tindakan pejabat berwenang dalam kategori ‘keputusan’. Artinya, produk hukum yang tepat haruslah "Peraturan", bukan "Keputusan".

“Hal ini sesungguhnya juga sudah difasilitasi oleh Pasal 59 ayat (2) PP 75/2021 yang mengatur adanya empat bentuk peraturan internal UI, yaitu peraturan MWA, Rektor, SA dan DGB,” tulis dia.

Lebih lanjut, ia menilai, Pasal 87 ini akan menjadi persoalan apabila dalam satu tahun ke depan Rektor UI akan menetapkan struktur organisasi UI, untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam PP 75/2021 maka harus dibuat "Keputusan Rektor".

Ia mengatakan, "Keputusan" itu dapat dengan sangat mudah digugurkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca juga: Jokowi Diminta Batalkan Revisi Statuta UI karena Bertentangan dengan UU

Sudarsono pun sangat menyayangkan ketidaktelitian dalam penyusunan PP 75/2021.

“Tanpa digugurkan oleh pengadilan pun, "Keputusan" ini merupakan contoh nyata penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tidak berdasarkan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB),” ucap dia.

“Sebaliknya, bila struktur organisasi UI kelak ditetapkan dengan "Peraturan Rektor", maka sudah jelas Rektor UI akan melanggar perintah PP 75/2021 itu sendiri. Jadi, serba salah,” sambung dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

Nasional
Satgas: Kasus Positif Covid-19 Turun Selama 13 Pekan Berturut-turut

Satgas: Kasus Positif Covid-19 Turun Selama 13 Pekan Berturut-turut

Nasional
Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.