Perseteruan Moeldoko dengan ICW: Tudingan soal Ivermectin, Bantahan, dan Tuntutan Maaf

Kompas.com - 30/07/2021, 15:03 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim, sebanyak 15 negara menekan kasus Covid-19 karena menggunakan obat Ivermectin. Tribun NewsKepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengklaim, sebanyak 15 negara menekan kasus Covid-19 karena menggunakan obat Ivermectin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Eskalasi konflik antara Indonesia Corruption Watch (ICW) dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko terkait obat Ivermectin berlanjut.

Ketegangan ini bermula dari hasil penelitian ICW mengenai sejumlah elite politik Tanah Air yang diduga dekat dengan produsen Ivermectin, PT Harsen Laboratories.

ICW menuding Moeldoko memiliki hubungan dengan perusahaan produsen obat yang diklaim dapat digunakan sebagai terapi Covid-19 itu.

Baca juga: Dugaan ICW dan Bantahan Moeldoko Terkait PT Harsen dan Ivermectin...

Menurut ICW, kedekatan itu terjalin melalui putri Moeldoko yang bernama Joanina Novinda Rachma.

"Saya ingin menyoroti nama Sofia Koswara, memang nama Sofia tidak tertera dalam akta (PT Harsen Laboratories), tapi dalam berbagai sumber, dia disebut sebagai Wakil Presiden PT Harsen Laboratories, dan dia tampaknya punya peran sentral dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak," kata Peneliti ICW Egi Primayoga dalam diskusi virtual, Kamis (22/7/2021).

Berdasarkan penelusuran ICW, Sofia memiliki keterkaitan dengan PT Noorpay Perkasa yakni sebagai direktur dan pemilik saham.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun salah satu pemilik saham PT Noorpay Perkasa merupakan Joanina, putri dari Moeldoko.

Atas dasar itulah Moeldoko dituding memiliki hubungan dekat dengan produsen Ivermectin.

Tak butuh waktu lama bagi Moeldoko angkat bicara terkait tuduhan itu. Mantan Panglima TNI era SBY tesebut langsung menyampaikan bantahan.

Baca juga: Moeldoko Bantah ICW soal Dugaan Keterkaitannya dengan PT Harsen

Menurut Moeldoko, informasi yang disampaikan ICW menyesatkan. Ia juga membantah bahwa putrinya menjalin kerja sama dengan PT Harsen Laboratories.

"Itu tuduhan ngawur dan menyesatkan,” kata Moeldoko melalui keterangan tertulis, Jumat (23/7/2021).

1. Tuntut minta maaf

Semula, Moeldoko menyampaikan bahwa dirinya akan mempertimbangkan langkah hukum untuk merespons tudingan ICW. Namun, paling baru, ia justru menantang ICW untuk membuktikan tuduhan mereka.

Moeldoko memberi waktu 1×24 jam kepada ICW untuk menyampaikan bukti, terhitung sejak Kamis (29/7/2021).

"Saya meminta, memberi kesempatan pada ICW dan kepada Saudara Egi (Egi Primayoga, Peneliti ICW) 1×24 jam untuk membuktikan tuduhannya bahwa klien kami telah berburu rente dalam peredaran Ivermectin," kata Kuasa Hukum Moeldoko, Otto Hasibuan, dalam konferensi pers daring, Kamis.

Baca juga: Moeldoko Beri Waktu 1×24 Jam ke ICW untuk Buktikan Tuduhan soal Keterlibatan dengan Produsen Ivermectin

Ilustrasi obat ivermectin memunculkan pro-kontra dalam penggunaannya sebagai obat terapi Covid-19. WHO, FDA dan badan otoritas obat di sejumlah negara masih belum izinkan atau rekomendasikan ivermectin sebagai obat Covid-19, karena obat ini bukan obat anti virus.SHUTTERSTOCK/Novikov Aleksey Ilustrasi obat ivermectin memunculkan pro-kontra dalam penggunaannya sebagai obat terapi Covid-19. WHO, FDA dan badan otoritas obat di sejumlah negara masih belum izinkan atau rekomendasikan ivermectin sebagai obat Covid-19, karena obat ini bukan obat anti virus.
Apabila dalam 1×24 jam ICW tak bisa memberikan pembuktian, ICW diminta mencabut pernyataan mereka dan meminta maaf secara terbuka.

"Kalau Anda tidak bisa membuktikan, kami juga tidak langsung lapor. Kami minta anda secara fair mencabut pernyataan secara terbuka karena Anda menyebutkannya terbuka melalui media massa," ujar Otto.

Otto menilai bahwa tuduhan ICW terhadap Moeldoko tidak bertanggung jawab dan bersifat fitnah. Tudingan tersebut dinilai telah merusak nama baik Moeldoko.

Baca juga: Bantah Moeldoko Punya Hubungan dengan PT Harsen, Kuasa Hukum: Bukan Pemegang Saham, Bukan Direktur

Melalui pernyataan ICW, seolah-olah muncul opini bahwa Moeldoko telah mengambil untung dari produksi Ivermectin.

Padahal, menurut Otto, Moeldoko sama sekali tak memiliki keterkaitan dengan produsen Ivermectin, baik sebagai pimpinan saham maupun direktur.

2. Ancaman UU ITE

Moeldoko mengakui bahwa putrinya, Joanina Novinda Rachma, merupakan pimpinan saham di PT Noorpay Perkasa.

Namun, perusahaan tersebut bergerak di bidang IT dan tak ada kaitannya dengan perusahaan penghasil Ivermectin.

Baca juga: ICW Duga Produsen Ivermectin Punya Hubungan dengan Politikus PDI-P Ribka Tjiptaning

Otto pun yakin tudingan ICW memenuhi unsur pidana berupa penghinaan dan pencemaran nama baik yang tertuang dalam UU ITE.

"Memenuhi Pasal 27 Ayat (3) juncto Pasal 45 Ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," kata Otto.

Pasal 27 UU ITE mengatur tentang perbuatan yang dilarang. Ayat (3) menyebutkan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Kemudian, pada Pasal 45 Ayat (3) dikatakan, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 2 miliar rupiah.

Baca juga: Pengacara Moeldoko Yakin Tudingan ICW soal Ivermectin Penuhi Unsur Pencemaran Nama Baik di UU ITE

Selain kedua pasal tersebut, kuasa hukum Moeldoko meyakini bahwa tuduhan ICW memenuhi unsur pencemaran nama baik dan penghinaan yang tertuang dalam Pasal 310 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta penistaan dengan tulisan yang dimuat Pasal 311 KUHP.

"Paling utama itu karena pernyataan-pernyataan itu (ICW) disampaikan melalui website mereka, dan juga disampaikan secara virtual melalui diskusi-diskusi di YouTube, maka tentunya ini masuk ranah daripada UU Informasi dan Transaksi Elektronik," ucap Otto.

Kendati demikian, lanjut Otto, Moeldoko ingin upaya hukum menjadi jalur terakhir yang ditempuh.

"Selesaikan perkara ini dengan cara-cara yang terbaik, tidak ribut-ribut, terbuka, transparan, dan tidak perlu kalau boleh di luar hukum lah," kata Otto mengingat ucapan Moeldoko.

Baca juga: Namanya Dikaitkan dengan PT Harsen, Moeldoko Pertimbangkan Langkah Hukum untuk ICW

3. Respons ICW

Atas desakan Moeldoko itu, ICW pun sudah memberikan respons. Koordinator ICW Adnan Topan Husodo mengatakan, sebagai organisasi masyarakat sipil pihaknya memiliki mandat untuk mengawasi pemerintah.

"Termasuk di dalamnya para pejabat publik, sehingga yang kami lakukan berada di mandat itu," ujar Adnan, saat dihubungi Kamis (29/7/2021) malam.

Kendati demikian, saat ditanya tentang somasi terbuka yang dilayangkan Moeldoko, ICW belum dapat memberikan tanggapan.

"Kami belum bisa menanggapi terlalu jauh karena surat resmi somasinya juga belum kami terima," ucap Adnan.

Baca juga: Disomasi Moeldoko, ICW: Kami Punya Mandat untuk Awasi Pemerintah

3. Bagikan Ivermectin

Sebelum perseteruan ini bergulir, Moeldoko kerap menyinggung penggunaan Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19 di berbagai kesempatan.

Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) itu mengaku, dirinya telah mengirimkan obat Ivermectin ke anggota-anggota HKTI di berbagai penjuru Tanah Air.

"Saya Ketua Umum HKTI dan mantan Panglima TNI tentu berpikir sedikit berbeda melihat situasi ini. Untuk itu saya mengambil keputusan untuk berani mendistribusikan Ivermectin ke anggota-anggota HKTI yang tersebar di Indonesia," kata Moeldoko dalam sebuah diskusi daring, Senin (28/6/2021).

Baca juga: Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin

Menurut Moeldoko, data laporan sementara hasil distribusi Ivermectin oleh HKTI di sejumlah daerah menunjukkan bahwa obat tersebut efektif melawan virus corona.

Di Kota Tangerang, Jakarta Timur, Depok, dan Bekasi, efektivitas Ivermectin diklaik mampu menurunkan angka Covid-19 mendekati 100 persen. Hal yang sama juga diklaim terjadi di Semarang, Sragen, hingga Kudus.

"Melihat data sementara ini, kami cukup optimis bahwa Ivermectin dapat menjadi solusi obat efektif menyembuhkan pasien Covid," ucap Moeldoko.

Baca juga: Moeldoko Klaim Kemanjuran Ivermectin untuk Turunkan Covid-19, Bagaimana Faktanya?

Kendati demikian, Moeldoko mengakui bahwa Ivermectin sedianya merupakan obat cacing. Namun, ia menyebut, pandemi Covid-19 di Indonesia sudah memasuki masa kritis.

Lonjakan kasus terjadi di banyak tempat, angka keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) rumah sakit rujukan Covid-19 pun meningkat drastis. Bersamaan dengan itu, varian baru virus corona menyebar cepat di berbagai daerah.

Dalam situasi seperti ini, menurut Moeldoko, diperlukan cara berpikir kritis untuk menekan angka penularan kasus, salah satunya dengan penggunaan Ivermectin.

"Dalam menghadapi kondisi kritis sekarang ini apakah harus diam? Menurut saya tidak. Kita harus berbuat sesuatu, diam ada resiko kematian, melakukan sesuatu belum tentu mati," ujarnya.

Baca juga: BPOM Minta Semua Pihak Setop Promosikan Ivermectin sebagai Obat Covid-19

Namun, Moeldoko tidak memiliki kompetensi dalam bidang medis dan kesehatan. Di sisi lain, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta seluruh pihak berhenti mempromosikan Ivermectin sebagai obat bagi pasien Covid-19.

Sebab, Ivermectin belum memperoleh izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA). Ivermectin masih dalam tahap uji klinik serta hanya bisa masuk dalam mekanisme Perluasan Penggunaan Khusus (Expanded Access Program/EAP).

"Mengingat Ivermectin adalah obat keras dan persetujuan EAP bukan merupakan persetujuan izin edar, maka ditekankan kepada industri farmasi yang memproduksi obat tersebut dan pihak mana pun untuk tidak mempromosikan obat tersebut, baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat," demikian tulis BPOM sebagaimana dikutip dari laman resmi BPOM, Rabu (21/7/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.