Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Diharapkan Perkecil Kesenjangan

Kompas.com - 30/07/2021, 14:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Lenny N Rosalin berharap pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) dapat memperkecil kesenjangan gender.

Lenny mengatakan, salah satu aspek penting dalam PUG adalah pada tahap perencanaan dan penganggaran yang harus mengintegrasikan perspektif gender.

Jika hal tersebut sudah dirancang dengan baik, kata dia, maka seluruh perangkat daerah terkait siap melaksanakannya.

“Hasil tahap pelaksanaan inilah yang harus kita ukur dan harus benar-benar memberikan dampak perubahan, yaitu mengecilnya kesenjangan gender," kata Lenny, dikutip dari siaran pers, Jumat (30/7/2021).

Lenny mengatakan, pelaksanaan PUG harus diupayakan terlaksana secara holistik dan berkelanjutan.

Baca juga: 5 Perempuan Atlet Dunia Pendobrak Hambatan Gender

Pasalnya, hal tersebut juga akan meningkatkan kinerja negara, yang diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

Apalagi, kata dia, sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, strategi PUG diharapkan telah membumi di seluruh tahap pembangunan pusat maupun daerah.

Sebab dalam aturan tersebut seluruh pimpinan lembaga pemerintah, baik pusat maupun daerah diharuskan untuk mengintegrasikan gender ke dalam semua dimensi pembangunan.

Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi dan audit.

"Inpres tersebut sudah berusia lebih dari 20 tahun. Oleh karenanya, kita perlu me-review kemajuan-kemajuan kesetaraan gender yang terjadi di seluruh Indonesia,” kata Lenny.

Sementara itu, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Woro Srihastuti mengatakan, selama ini program dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah masih bias gender.

Baca juga: Kesenjangan Gender Tingkatkan Risiko Kematian Ibu Melahirkan hingga Kekerasan terhadap Perempuan

Menurut dia, analisis gender pada setiap program dan kebijakan pun penting dilakukan.

“Seringkali program dan kebijakan yang dikeluarkan masih bias gender, padahal kebutuhan dan pengalaman hidup perempuan dan laki-laki jelas berbeda," kata dia.

Melalui analisis gender, kata dia, maka kebutuhan perempuan dan laki-laki yang belum terpenuhi pun bisa diketahui.

Termasuk dapat mengeluarkan program dan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

"PUG juga merupakan strategi mengintegrasikan perspektif dan pandangan kita dalam melakukan analisa gender dalam proses pembangunan,” ucap Woro.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Anak Buah SYL Disebut Temui Ahmad Ali Saat Penyelidikan Kasus Kementan di KPK

Nasional
Halalbihalal Merawat Negeri

Halalbihalal Merawat Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com