Kompas.com - 30/07/2021, 14:23 WIB
Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua. DOK. Oji/Man (dpr.go.id)Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Sukamta menilai, pemerintah perlu melakukan operasi terpadu untuk menangani gejolak konflik KKSB di Papua.

Ia menilai, lembaga tersebut sangat strategis, independen, dan berada di bawah Kominfo.

"Tentu akan berfungsi secara optimal saat berada di bawah koordinasi Presiden secara langsung," tuturnya.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini mengingatkan pemerintah terkait perkembangan digital yang amat pesat, juga menuntut respons secara cepat baik dari sisi kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), infrastruktur hingga regulasi.

Ia pun menyoroti bagaimana Indonesia terkesan menggunakan cara kerja analog di tengah situasi atau era digital industri 4.0.

"Masa zaman digital, industri 4.0 tapi cara kerjanya seperti analog. Kalau serba terlambat, Indonesia hanya akan jadi budaknya digital, sekadar jadi konsumen, jadi pasar yang dieksploitasi negara dan perusahaan asing," nilai dia.

Sukamta berpandangan, tentu semua pihak ingin Indonesia bisa membangun kemandirian digital yang mampu membuat lompatan guna mengejar ketertinggalan.

Solusi untuk mengejar ketertinggalan itulah yang menurut Sukamta, salah satunya dengan diwujudkannya regulasi soal keamanan digital melalui UU PDP.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Regulasi soal keamanan digital sekuat Undang-Undang menjadi salah satu instrumen yang penting untuk mengawal itu semua," pungkasnya.

Diberitakan Kompas.com, Bank Dunia merekomendasikan tiga hal kepada pemerintah Indonesia terkait adanya kesenjangan konektivitas internet.

Salah satu rekomendasinya yaitu pemerintah harus memimpin pemanfaatannya agar layanan yang diberikan menjadi lebih baik.

Baca juga: Dugaan Kebocoran Data Nasabah, DPR dan Pemerintah Harus Segera Tuntaskan RUU PDP

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Satu Kahkonen dalam virtual launch Bank Dunia, Kamis (29/7/2021) mengakui rekomendasi ini sedikit kompleks, tapi ada dua inisiatif yang bisa menjadi langkah utama Untuk meningkatkan kepercayaan dalam transaksi online.

Misalnya, pemerintah bisa mempercepat RUU Perlindungan Data Pribadi yang menjamin keamanan dan akuntabilitas pengumpulan, penggunaan, dan pembagian data pribadi, serta memformalisasi hak-hak subjek data.

"Salah satu fitur penting untuk menjamin kredibilitas dan kekuatan hukum tersebut adalah pengawasan dari lembaga independen," kata Kahkonen, Kamis.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.