Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Kompas.com - 30/07/2021, 12:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, rencana penyediaan fasilitas isolasi mandiri (isoman) di hotel bagi anggota DPR terpapar Covid-19 baru sebatas penjajakan.

Dengan demikian, menurut dia, pihaknya belum bisa membatalkan rencana tersebut karena baru dalam tahap penjajakan.

"Seperti yang saya bilang pertama itu. Ini kan baru penjajakan. Apa yang mau dibatalkan?," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Jumat (30/7/2021).

Indra membeberkan, terkait rencana penyediaan fasilitas hotel pun juga belum memiliki dana atau anggaran.

Oleh karena itu, pihaknya menilai belum ada yang dapat dibatalkan dari rencana penyediaan fasilitas hotel untuk isoman.

"Dananya juga belum ada kok. Apa yang mau dibatalkan? Ini baru penjajakan," tegasnya.

Baca juga: Tolak Fasilitas Hotel, Anggota Komisi I Dukung Rumah Jabatan Jadi Tempat Isoman

Lebih lanjut, Indra pun mengingatkan bahwa DPR masih memiliki wisma yang bisa juga menjadi tempat isoman.

Adapun Wisma yang disebutnya yaitu Wisma DPR di Kopo, Bogor, Jawa Barat. Selama ini, Wisma Kopo juga telah dimanfaatkan untuk isoman.

Atas hal tersebut, pihaknya kini masih fokus untuk mempersiapkan Wisma Kopo sebagai tempat isoman anggota Dewan.

"DPR masih punya wisma di Kopo dan itu selama ini sudah dimanfaatkan," tutur dia.

Diketahui bersama, belakangan ramai menjadi sorotan publik ketika negara memfasilitasi DPR untuk isoman di hotel berbintang.

Fasilitas isoman di hotel itu pertama kali disampaikan oleh Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar.

Rencana itu tertuang dalam Surat Nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang diteken oleh Indra pada Kamis (26/7/2021).

Baca juga: Tanda Pasien Covid-19 Memburuk Saat Isoman Menurut Satgas Covid-19

"Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan beberapa hotel, menyediakan fasilitas karantina/isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik yang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel," demikian petikan bunyi surat tersebut yang telah dikonfirmasi oleh Indra.

Publik yang mengetahui kabar itu pun lantas mengkritik DPR.

Tak hanya publik, kritikan itu juga nyatanya datang dari anggota Dewan dan sejumlah Fraksi yang dengan tegas menolak rencana tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelas Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com