JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta lebih peka dan berempati terhadap kondisi masyarakat yang sulit mengakses fasilitas kesehatan akibat lonjakan kasus Covid-19.
Hal ini disampaikan anggota Komisi I DPR Farah Puteri Nahlia terkait fasilitas isolasi mandiri di hotel bagi wakil rakyat yang terpapar virus corona.
"DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sudah seharusnya lebih peka dan berempati terhadap masyarakat di sekitar dengan hadir sebagai bagian dari solusi," kata Farah, dalam keterangan tertulis, Jumat (30/7/2021).
Baca juga: Fasilitas Isoman di Hotel Bebani Anggaran, Rumah Dinas DPR Dapat Dimaksimalkan
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengajukan usul agar rumah dinas anggota DPR digunakan sebagai tempat isolasi mandiri.
Hal itu, kata dia, sebagai wujud kepekaan dan empati dari anggota Dewan terhadap situasi di masyarakat.
"Saya justru mendukung jika rumah dinas anggota DPR bisa dioptimalkan menjadi fasilitas isoman. Dengan ini kehadiran kita justru akan lebih berdampak nyata bagi masyarakat di tengah pandemi seperti saat ini," tutur dia.
Farah mengaku sama sekali tak terpikir mendapatkan fasilitas dari pemerintah, terlebih di masa sulit ini.
Ia mengeklaim, selama kembali ke daerah pemilihan (dapil) saat masa reses, ikut membantu masyarakat yang kesulitan.
"Saya pribadi memberikan bantuan kepada masyarakat di dapil saya selama pandemi ini seperti fasilitas vaksinasi dan swab antigen gratis, bansos, dan kebutuhan nakes di rumah sakit secara berkala," ujarnya.
"Sehingga sangat tidak terpikirkan sedikitpun dan jauh dari benak saya untuk mendapatkan fasilitas dari pemerintah dalam jenis apa pun itu," tutur dia.
Baca juga: Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan
Farah pun menyarankan agar anggaran yang digunakan untuk fasilitas tersebut direalokasi untuk hal yang lebih krusial.
Menurutnya, anggaran tersebut seharusnya dapat digunakan untuk meringankan beban masyarakat.
"Seperti pengadaan ventilator, oksigen atau bahkan mendukung percepatan program vaksinasi hingga ke pelosok negeri agar kita bisa cepat mencapai herd immunity," ungkapnya.
Farah mengingatkan, anggota DPR, aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga ahli memiliki posisi yang setara dengan masyarakat.
Oleh karena itu, kata dia, tidak perlu ada yang diistimewakan, termasuk anggota dewan sekalipun.