Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi IX: Penanganan Pandemi Tak Efektif Tanpa Peningkatan Testing dan Tracing

Kompas.com - 30/07/2021, 10:31 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene mengatakan, tanpa ada peningkatan testing dan pelacakan (tracing) di masyarakat, penanganan pandemi Covid-19 tidak akan optimal.

Ia mengatakan, kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat mulai dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) tidak akan efektif bila tidak dibarengi dengan testing dan tracing yang masif.

"Kami tidak henti-hentinya mengingatkan pemerintah agar peningkatan testing ini sebagai prasyarat agar penanganan pandemi bisa lebih efektif lagi," kata Felly, dikutip dari situs DPR, Jumat (30/7/2021).

Baca juga: Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Upaya Terbaik Cegah Varian Delta Plus

"Kita sudah adakan PPKM, PSBB, dan sebagainya, tapi kalau tidak dibarengi dengan testing dan tracing saya kira tidak akan maksimal," tutur dia.

Felly mengatakan, Indonesia hanya melakukan tes kepada 66.807 orang per 1 juta orang.

Angka tersebut jauh di bawah Malaysia yang melakukan tes kepada 417.767 orang per 1 juta orang. Kemudian, Thailand melakukan tes kepada 116.190 orang per 1 juta orang.

Politisi Partai Nasdem itu menuturkan, pihaknya juga memantau positivity rate harian dan seminggu terakhir, khususnya postivity rate hasil PCR, yang berada di atas angka 40 persen.

"Angka ini menunjukkan saat ini ada penularan yang tinggi di masyarakat," ujar Felly.

Untuk itu, Felly mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan, untuk secara serius meningkatkan testing dan tracing.

Ia mengatakan, perlu ada kerja-kerja yang terstruktur dalam penanganan pandemi Covid-19, sehingga tidak berkepanjangan dan ekonomi bisa segera pulih.

"Sekali lagi kami sampaikan tanpa ada peningkatan testing dan tracing, maka penanganan pandemi tidak akan optimal. Karena kita tidak mengetahui secara riil jumlah kasus positif dan kebijakan PPKM tidak akan bisa berjalan efektif," kata Felly.

Baca juga: Luhut: Sekarang Kita Mengerti Teknik Tracing Penting dalam Penanganan Covid-19

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, tracing merupakan kunci dalam mendeteksi Covid-19.

Dengan tracing, maka penyebaran Covid-19 dapat dengan cepat diketahui.

“Jadi sekarang kita sudah semakin mengerti bahwa teknik tracing itu penting dalam penanganan Covid-19. Teknik tracing ini kuncinya,” ujar Luhut, dikutip dari siaran pers Kemenko Marves, Kamis (29/7/2021).

Luhut menuturkan, tidak menutup kemungkinan jumlah pasien positif akan diketahui lebih banyak dari sebelumnya.

“Jadi saya sudah bilang Presiden, nanti mungkin jumlah yang diketahui terinfeksi akan naik, namun tidak apa apa, kan dia ‘tercabut’ dari keluarganya. Jadi tidak terjadi banyak penularan di keluarga,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com