Kompas.com - 29/07/2021, 19:02 WIB
Petugas kesehatan mengambil sampel untuk tes usap antigen kepada staf Kantor DPRD Kabupaten Bogor saat pelacakan COVID-19 klaster perkantoran di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/7/2021).ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj. ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYAPetugas kesehatan mengambil sampel untuk tes usap antigen kepada staf Kantor DPRD Kabupaten Bogor saat pelacakan COVID-19 klaster perkantoran di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/7/2021).ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah kini membolehkan penggunaan rapid test antigen sebagai diagnosis Covid-19. Sebelumnya, diagnosis harus menggunakan RT PCR.

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, hal tersebut dilakukan hanya jika jumlah alat diagnostik terbatas.

"Penggunaan rapid test antigen diizinkan sebagai alat dukung klaim Covid-19 dengan catatan dalam kondisi keterbatasan jumlah alat diagnostiknya," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (29/7/2021).

Wiku menyebut, penggunaan rapid test antigen sebagai diagnosis Covid-19 dilakukan khusus di kabupaten/kota yang mencatatkan nilai asesmen level 3 dan 4.

Baca juga: Tes Antigen untuk Diagnosis Covid-19, Aturan Baru Percepat Testing dan Tracing

Langkah itu dilakukan untuk memperluas cakupan testing dan tracing, utamanya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

"Rinciannya bisa dilihat di dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan nomor H.K.02.02/II/1918/2021," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan, instruksi tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan, baik provinsi maupun kabupaten/kota di Indonesia.

Senada dengan Wiku, Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi menyebut, kebijakan baru tentang penggunaan tes antigen sebagai diagnosis Covid-19 dilakukan untuk deteksi dini kasus positif Covid-19.

Baca juga: Dalam Seminggu, Komplotan Pembuat Surat Antigen Palsu di Depok Terbitkan 80 Surat

Dengan demikian, diharapkan rantai penularan virus corona di Indonesia dapat segera diputus.

"Karena situasi PPKM level 4 untuk segera menurunkan laju penularan," kata Nadia kepada Kompas.com, Rabu (28/7/2021).

Selain itu, lanjut Nadia, langkah ini juga dapat menjadi solusi persoalan testing Covid-19 di daerah.

Sebab, tidak sedikit daerah yang terkendala persoalan teknis seperti ketidaktersediaan laboratorium tes hingga keterbatasan peralatan diagnosis Covid-19 dengan tes PCR yang mumpuni.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Nasional
Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan 'Restorative Justice' dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan "Restorative Justice" dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Nasional
Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Nasional
Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Nasional
Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Nasional
Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Nasional
Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Nasional
Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Nasional
KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

Nasional
Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Nasional
Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.