Jangan Sakit Karena Kita (Bukan) Anggota DPR

Wakil rakyat kumpulan orang hebat
Bukan kumpulan teman teman dekat
Apalagi sanak famili

Di hati dan lidahmu kami berharap
Suara kami tolong dengar lalu sampaikan
Jangan ragu jangan takut karang menghadang
Bicaralah yang lantang jangan hanya diam

Di kantong safarimu kami titipkan
Masa depan kami dan negeri ini
Dari Sabang sampai Merauke

Saudara dipilih bukan dilotre
Meski kami tak kenal siapa saudara
Kami tak sudi memilih para juara
Juara diam, juara he'eh, juara ha ha ha.....

PENGGALAN lirik lagu Surat Buat Wakil Rakyat karya Iwan Fals ini sepertinya akan terus menjadi lagu abadi sepanjang zaman.

Tidak untuk bermaksud untuk melecehkan anggota Dewan yang terhomat, pesan yang disampaikan lagu ini terasa kontekstual dengan setiap “kegaduhan” yang disuarakan dari Senayan – tempat anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkantor di Jakarta.

Presiden RI keempat Abdurahman Wahid malah lebih nyeleneh menilai DPR sebagai kumpulan anak-anak play group setelah sebelumnya menyebut sebagai anak-anak TK (Taman Kanak-Kanak). Andai Gus Dur masih hidup, bisa jadi akan melontarkan lagi guyonan terbarunya untuk DPR.

Terbaru, anggota DPR yang menjalani isolasi mandiri karena terpapar Covid-19 ringan atau tanpa gejala akan diinapkan di dua hotel bintang 3 di Jakarta selama 7 hari dengan mendapatkan fasilitas yang cukup lengkap, mulai dari layanan kesehatan hingga kebutuhan sehari-hari dengan biaya ditanggung negara tentunya.

Konkretnya, setiap yang isolasi mandiri di hotel akan dsediakan makan 3 kali sehari, fasilitas laundry, kunjungan rutin dokter, vitamin 3 kali, periksa swab antigen setiap hari serta tes PCR di hari terakhir isolasi.

Tdak hanya anggota DPR, para tenaga ahli dan PNS di lingkungan DPR juga akan mendapakan service yang sama.

Alasan pihak Sekretariat DPR untuk menginapkan anggota DPR di hotel adalah adanya keluhan dan kekhawatiran dari tetangga di perumahan jabatan DPR jika ada penghuni lain yang terkena Covid (Kompas.com, 27/07/2021).

Baca juga: Alasan DPR Sediakan Isolasi Mandiri di Hotel: Isolasi Mandiri di Rumah Jabatan Diprotes Tetangga

Keputusan Sekretariat DPR ini sepertinya sambung-menyambung dengan tuntutan aspirasi anggota DPR lainnya seperti meminta rumah sakit khusus untuk merawat anggota DPR yang terkena Covid serta ruang ICU khusus pula.

Entah pula nanti di kemudian hari, apa ada aspirasi lain dari anggota Dewan yang terhormat soal layanan yang terkait Covid.

Jika semua keistimewaan di atas terus diumbar dan dipertontonkan kepada publik di saat banyak warga masih kesulitan mencari ruang perawatan di rumah sakit, kesulitan mencari tabung oksigen, kepayahan mendapat penanganan penguburan jenazah, kelangkaan obat-obatan serta vitamin, serta sulitnya mencari rezeki karena Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), entah seperti apa perasaan rakyat menilainya.

Masih pantaskah mereka menyandang nama “wakil rakyat” di saat rakyat yang diwakilinya tengah berkalang nyawa?

Keputusan Sekretariat DPR ini bisa jadi tidak disepakai oleh anggota DPR dengan bulat. Mungkin saja ada anggota Dewan yang tidak cocok dengan kelas hotel yang disediakan karena fasilitas yang disediakan terlalu receh atau bisa pula menolak karena nuraninya masih bersama rakyat.

Di saat pandemi semakin mencekam, data ter-update dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk Rabu tanggal 28 Juli 2021 masih ada penambahan 47.791 kasus positif harian dengan angka kematian harian 1.824.

Dengan demkian, sejak pandemi terjadi sudah 88.659 jiwa meninggal dunia serta 3.287.727 orang yang terpapar Covid. Angka puncak pandemi malah diperkirakan sekitar akhir Juli hingga awal Agustus 2021, dan semuanya masih prediksi.

Jika Sekretariat DPR menganggap perumahan anggota DPR tidak layak untuk isolasi mandiri karena terlalu “berdempetan”, mungkin pikniknya kurang jauh.

Nun di Kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang berjarak sekitar 11,1 kilometer dari Gedung DPR Senayan, kondisi perumahan di sana jauh lebih dempet dan tidak manusiawi. Kawasan ini paling rentan dengan penyebaran Covid.

Kelurahan Johar Baru yang memiliki luas 238,16 hektar, dihuni oleh 136.645 jiwa. Artinya kerapatan penduduknya mencapai 57.656 jiwa per 1 kilometer persegi.

Artinya di setiap meter, kita akan menjumpai 57 orang. Pantas saja, daerah ini pernah dinobatkan sebagai perkampungan terpadat di Asia Tenggara. Itu pun data BPS tahun 2018, tentu di 2021 akan semakin membesar.

Data Dinas Kesehatan DKI tanggal 8 Juli 2021, menempatkan Johar Baru sebagai kawasan terbanyak nomor dua penyumbang rukun tetangga (RT) yang berkategori zona merah penyebaran Covid di Jakarta Pusat Dari 149 RT yang berkategori zona merah di Jakarta Pusat, Johar Baru, memiliki 15 RT yang termasuk kategori zona merah.

DPR sendiri “tidak miskin-miskin amat”, masih ada Wisma Griya Sabha DPR di Kawasan Kopo, Bogor, Jawa Barat. Dengan iklim Puncak yang sejuk, tentu proses isolasi mandiri anggota Dewan yang terhormat bisa maksimal dan anggaran negara bisa dihemat.

Dengan sudah mendapat penyuntikkan vaksin dua kali di awal serta berkategori tanpa gejala dan terpapar ringan, proses isolasi di Wisma Griya Sabha DPR Kopo tentu lebih efisien ketimbang menggunakan dua hotel yang terpisah untuk isolasi.

Tugas pokok yang terlalaikan

Berkurangnya aktivitas fisik di Senayan karena Covid tentu memberi pengaruh kepada produktivitas anggota DPR. Tugas DPR yang mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan tentu menjadi tidak optimal dilakukan.

Hasil riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menyebutkan selama 2020, dari 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional 2020 dan kemudian direvisi menjadi 37 RUU, ternyata hanya 13 RUU yang berhasil disahkan.

Sebagian besar RUU merupakan ratifikasi dan perjanjian internasional, bukan merupakan RUU inisiatif DPR atau pemerintah (Kompas.id, 28 Juli 2021).

Walau kondisi pandemi dijadikan alasan rendahnya produktivitas legislasi, namun jika dibandingkan dengan situasi normal ternyata capaian DPR pada kenyataannya tidak jauh berbeda. Pada 2019 hanya 3 dari 37 RUU yang selesai, pada 2018, dari 50 RUU hanya 5 RUU yang tuntas

Terkait dengan fungsi anggaran, justru refocusing penggunaan anggaran untuk penanganan Covid dari semua kementerian harus mendapat pengawasan ekstra ketat dari DPR.

Dengan mengetahui realita di lapangan seperti masih lemahnya kesiapan jajaran kementerian seperti penyaluran bantuan sosial, ketersediaan pasokan oksigen, tendensi meningkatnya Covid di Sumatera dan Kalimantan, rendahnya program vaksinasi di luar Pulau Jawa, masih lumpuhnya fasilitas kesehatan, masih tersendatnya pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan dan lain-lain harus mendapat pengawasan maksimal dari DPR.

DPR tidak boleh berjarak dengan rakyat. DPR tidak boleh menjauh dari rakyat karena rakyatlah yang menjadi lumbung suara mereka di pemilu nanti.

Tidak semua anggota DPR “buta” nuraninya dengan penderitaan rakyat. Terpantau masih ada anggota Dewan yang mengiklaskan pendapatannya untuk warga di daerah pemilihannya masing-masing.

Anggota DPR seperti TB Hasanuddin rajin menebar sembako dan bantuan kesehatan di Jawa Barat. Deddy Yevri Sitorus “berjibaku” memenuhi kebutuhan warga perbatasan di Kalimantan Utara.

Ada Lasarus yang begitu peduli dengan warga Kalimangan Barat. Paryono sangat serius dengan nasib petani Jawa Tengah atau Sadarestuwati yang giat membangkitkan program padat karya di Jawa Timur serta Abidin Fikri dengan pengetasan kemiskinan di Bojonegoro dan Tuban di Jawa Timur.

Rencana Sekretariat DPR untuk mengalokasikan anggaran bagi isoalasi mandiri di hotel, sebaiknya dibatalkan saja.

Bisa jadi ini cara yang “super kreatif” dari pihak sekretariat atau bisa juga karena pihak sekretariat merespons permintaan sebagian anggota DPR.

Rakyat butuh imun untuk melawan virus. Suguhkan kabar positif dan capaian maksimal dari DPR untuk rakyat.

Sayangnya, penjual kaca yang biasa “mangkal” di depan gerbang DPR sudah tidak berjualan lagi. Dulu, entah disengaja atau tidak, para pedagang selalu menaruh pajangan-pajangan kaca di pagar halaman Gedung DPR.

Entah untuk digunakan “berkaca” anggota Dewan apakah sudah maksimal berbuat untuk rakyat yang diwakilinya, atau untuk warga yang melintas depan Gedung DPR, apakah nasib dirinya sudah berubah atau tidak. Entahlah.