Jangan Sakit Karena Kita (Bukan) Anggota DPR

Keputusan Sekretariat DPR ini bisa jadi tidak disepakai oleh anggota DPR dengan bulat. Mungkin saja ada anggota Dewan yang tidak cocok dengan kelas hotel yang disediakan karena fasilitas yang disediakan terlalu receh atau bisa pula menolak karena nuraninya masih bersama rakyat.

Di saat pandemi semakin mencekam, data ter-update dari Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 untuk Rabu tanggal 28 Juli 2021 masih ada penambahan 47.791 kasus positif harian dengan angka kematian harian 1.824.

Dengan demkian, sejak pandemi terjadi sudah 88.659 jiwa meninggal dunia serta 3.287.727 orang yang terpapar Covid. Angka puncak pandemi malah diperkirakan sekitar akhir Juli hingga awal Agustus 2021, dan semuanya masih prediksi.

Jika Sekretariat DPR menganggap perumahan anggota DPR tidak layak untuk isolasi mandiri karena terlalu “berdempetan”, mungkin pikniknya kurang jauh.

Nun di Kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, yang berjarak sekitar 11,1 kilometer dari Gedung DPR Senayan, kondisi perumahan di sana jauh lebih dempet dan tidak manusiawi. Kawasan ini paling rentan dengan penyebaran Covid.

Kelurahan Johar Baru yang memiliki luas 238,16 hektar, dihuni oleh 136.645 jiwa. Artinya kerapatan penduduknya mencapai 57.656 jiwa per 1 kilometer persegi.

Artinya di setiap meter, kita akan menjumpai 57 orang. Pantas saja, daerah ini pernah dinobatkan sebagai perkampungan terpadat di Asia Tenggara. Itu pun data BPS tahun 2018, tentu di 2021 akan semakin membesar.

Data Dinas Kesehatan DKI tanggal 8 Juli 2021, menempatkan Johar Baru sebagai kawasan terbanyak nomor dua penyumbang rukun tetangga (RT) yang berkategori zona merah penyebaran Covid di Jakarta Pusat Dari 149 RT yang berkategori zona merah di Jakarta Pusat, Johar Baru, memiliki 15 RT yang termasuk kategori zona merah.

DPR sendiri “tidak miskin-miskin amat”, masih ada Wisma Griya Sabha DPR di Kawasan Kopo, Bogor, Jawa Barat. Dengan iklim Puncak yang sejuk, tentu proses isolasi mandiri anggota Dewan yang terhormat bisa maksimal dan anggaran negara bisa dihemat.

Dengan sudah mendapat penyuntikkan vaksin dua kali di awal serta berkategori tanpa gejala dan terpapar ringan, proses isolasi di Wisma Griya Sabha DPR Kopo tentu lebih efisien ketimbang menggunakan dua hotel yang terpisah untuk isolasi.

Tugas pokok yang terlalaikan

Berkurangnya aktivitas fisik di Senayan karena Covid tentu memberi pengaruh kepada produktivitas anggota DPR. Tugas DPR yang mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran serta fungsi pengawasan tentu menjadi tidak optimal dilakukan.

Hasil riset Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menyebutkan selama 2020, dari 50 rancangan undang-undang (RUU) yang masuk Program Legislasi Nasional 2020 dan kemudian direvisi menjadi 37 RUU, ternyata hanya 13 RUU yang berhasil disahkan.

Sebagian besar RUU merupakan ratifikasi dan perjanjian internasional, bukan merupakan RUU inisiatif DPR atau pemerintah (Kompas.id, 28 Juli 2021).

Walau kondisi pandemi dijadikan alasan rendahnya produktivitas legislasi, namun jika dibandingkan dengan situasi normal ternyata capaian DPR pada kenyataannya tidak jauh berbeda. Pada 2019 hanya 3 dari 37 RUU yang selesai, pada 2018, dari 50 RUU hanya 5 RUU yang tuntas

Terkait dengan fungsi anggaran, justru refocusing penggunaan anggaran untuk penanganan Covid dari semua kementerian harus mendapat pengawasan ekstra ketat dari DPR.