P2G Minta Kemendikbud Ristek Batalkan Asesmen Nasional dalam Situasi Pandemi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Riset Teknologi (Kemendikbud Ristek) untuk membatalkan Asesmen Nasional (AN).

Adapun AN merupakan asesmen tes yang rencananya akan digunakan untuk mengganti ujian nasional (UN).

Dewan Pakar P2G Suparno Sastro menjelaskan AN lebih baik tidak dilaksanakan karena dampak pandemi Covid-19 di dunia pendidikan sangat signifikan.

"Dampak signifikan pandemi terhadap dunia pendidikan ancaman learning loss, meningkatnya angka putus sekolah di jenjang SD seperti di Aceh, Jawa Timur, Maluku Utara, NTB, NTT dan Papua Barat," ujar Suparno dalam keterangan tertulis, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Kritik Nadiem soal Asesmen Nasional, Pimpinan Komisi X: Pertanyaan Survei Politis dan Bernuansa SARA

Suparno melanjutkan, dampak lain yang mesti dipertimbangkan adalah tidak efektifnya proses Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Sebab PJJ akhirnya membuat dampak ketimpangan digital makin nampak pada guru dan siswa.

"Faktanya sebanyak 20,1 persen siswa dan 22,8 persen guru tak memiliki perangkat TIK seperti gawai, komputer, dan laptop selama PJJ, mengutip data Kemendikbud 2021," terang dia.

Ketimpangan digital itu menurut Suparno akan menimbulkan diskriminasi pada siswa.

Pasalnya, terang Suparno, berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2021 tentang Asesmen Nasional Pasal 5 Ayat (4) AN harus dilaksanakan di tempat yang paling memiliki akses internet.

"Realitanya ada sekitar 120 ribu SD yang belum memiliki TIK minimal 15 paket. Termasuk 46 ribu sekolah yang sama sekali tidak punya akses internet bahkan aliran listrik. Belum ditambah kualitas sinyal internet yang buruk di beberapa wilayah," ungkapnya.

Baca juga: Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Suparno berharap saat ini Kemendikbudristek lebih baik memprioritaskan berbagai pembenahan di dunia pendidikan yang juga terdampak pandemi Covid-19.

"Oleh karenanya pelaksanaan AN belum dibutuhkan saat ini, ada prioritas lain yang lebih besar penting dan mendesak dibenahi," katanya.

"P2G berharap ada grand strategi dari Kemendikbudristek untuk mengantisipasi dan menanggulangi semua ini. Jangan sampai berakibat pada bencana demografi yang kita tanggung nanti," imbuh Suparno.

Baca juga: Yuk Pahami Konsep Asesmen Nasional 2021

Diketahui Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Pembukuan (Kabalitbangbuk) Kemendikbud Ristek, Anindito Aditomo menyatakan bahwa pelaksanaan AN masih bergantung pada situasi pandemi Covid-19.

"Beberapa opsi pelaksanaan masih kita buka dan pertimbangkan. Memang belum final perumusannya, karena kita juga masih dalam situasi PPKM. Jadi kira harus menyesuaikan juga dengan situasi yang sedang kita alami, tutur Anindito dalam dikusi virtual, Selasa (27/7/2021).

Anindito juga menegaskan bahwa pemerintah akan mempertimbangkan keamanan, keselamatan, dan kesehatan peserta disik dan warga di sekolah.