Jokowi: Frekuensi Bencana Terus Naik Tiap Tahun, Bahkan Melompat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut Indonesia memiliki risiko bencana geohidrometeorologi yang tinggi.

Sebab, jumlah kejadian bencana geohidrometeorologi terus meningkat signifikan setiap tahunnya.

"Frekuensi dan intensitasnya juga terus meningkat, bahkan melompat. Kita bahkan mengalami multibencana dalam waktu bersamaan," kata Jokowi dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Nasional (Rakorbangnas) BMKG, Kamis (29/7/2021).

Baca juga: Jokowi: Kita Harus Meningkatkan Ketangguhan Hadapi Bencana Alam

Gempa bumi misalnya, selama 2008-2016 terjadi kira-kira 5.000-6.000 kali dalam satu tahun. Pada tahun 2017 meningkat menjadi 7.169 kali, dan 2019 lebih dari 11.500 kali.

Cuaca ekstrem dan siklon tropis juga meningkat frekuensi, durasi, dan intensitasnya.

Kemudian, siklus El Nino atau La Nina selama 1981-2020 juga kian cepat 2-3 tahunan. Padahal, selama 1950-1980 siklusnya berkisar 5-7 tahunan.

Berdasarkan catatan tersebut, Jokowi meminta jajaran BMKG bersama seluruh masyarakat meningkatkan ketangguhan kita dalam menghadapi bencana.

"Menguatkan manajemen penanganan bencana dan meningkatkan kemampuan untuk mengantisipasi dan memitigasi bencana untuk mengurangi risiko korban jiwa, kerusakan dan kerugian harta benda," ujar dia.

Baca juga: Jokowi Minta BMKG Edukasi Warga Agar Tak Mudah Termakan Hoaks soal Bencana

Jokowi meminta BMKG terus bernovasi mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Adaptasi teknologi untuk observasi, analisis, prediksi, dan peringatan dini yang lebih cepat dan akurat harus ditingkatkan agar risiko bencana dapat diminimalisasi.

Kedua, presiden ingin agar peringatan BMKG digunakan sebagai rujukan dalam pengambilan keputusan pemerintah di berbagai sektor.

Informasi seperti kekeringan, cuaca ekstrem, gempa dan kualitas udara harus jadi perhatian dan acuan bagi berbagai sektor dalam merancang kebijakan dan pembangunan.

Selanjutnya Jokowi meminta kapasitas manajemen penanggulangan dan adaptasi bencana juga ditingkatkan, terutama di tingkat daerah.

Baca juga: Saat Jokowi Telepon Arga, Bocah yang Orangtuanya Meninggal karena Covid-19

Dari tingkat kelurahan/desa hingga provinsi, harus ada desain manajemen yang jelas dan melibatkan pemerintah, swasta, serta masyarakat, sejak fase prabencana, tanggap darurat, hingga pasca-bencana.

"Manajemen ini juga perlu disimulasi dan dilatih sehingga ketika terjadi bencana kita sudah sangat siap langsung bekerja dengan cepat," ujar Jokowi.

Terakhir, Jokowi ingin BMKG tidak hanya menyampaikan informasi cuaca, iklim, gempa dan tsunami lebih cepat.

Akan tetapi, bersama-sama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), BMKG dapat melakukan edukasi bencana ke warga, utamanya di wilayah rawan bencana.

"Masyarakat juga perlu diedukasi untuk mencari dan memanfaatkan informasi yang benar yang disediakan oleh sumber sumber resmi sehingga tidak mudah kejebak pada kabar dan berita berita bohong," kata dia.