Pentingnya Proses Hukum yang Adil dan Transparan atas Kekerasan terhadap Warga Papua

Kompas.com - 29/07/2021, 08:05 WIB
Ilustrasi kekerasan TOTO SIHONOIlustrasi kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Polisi Militer Angkatan Udara (Satpomau) Pangkalan Udara (Lanud) Johanes Abraham Dimara menahan dua anggotanya, Serda D dan Prada V, karena menganiaya seorang warga berkebutuhan khusus.

Peristiwa itu terjadi ketika keduanya melerai keributan yang justru berujung pada tindakan kekerasan.

Dalam video berdurasi 1 menit 20 detik yang beredar, dua anggota Pomau Lanud Johanes Abraham Dimara mengamankan seorang warga.

Salah seorang anggota mengamankan warga tersebut dengan cara memiting badan ke tanah. Sementara, satu prajurit lainnya menginjak kepala.

Peristiwa ini berawal saat Serda D dan Prada V hendak membeli makan di salah satu rumah makan Padang, di Jalan Raya Mandala–Muli, Merauke, Senin (26/7/2021).

Pada saat bersamaan, terjadi keributan seorang warga dengan penjual bubur ayam yang lokasinya berdekatan dengan rumah makan Padang tersebut. Namun, kedua oknum tentara itu melakukan tindakan yang dianggap berlebihan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: KSAU Minta Maaf dan Tindak Tegas Prajurit Pelaku Kekerasan terhadap Warga di Merauke

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Papua, Frits Ramanday mengatakan, penangkapan kedua pelaku harus menghasilkan keputusan hukum yang adil.

Menurutnya, keputusan hukum sangat penting karena kasus ini mempunyai sentimen yang kuat, khususnya bagi masyarakat Papua.

"Dalam kehidupan berbangsa, (kasus) ini menimbulkan sentimen orang Papua terhadap aparat TNI. Yang terpenting sekarang adalah bagaiamana perbuatan penyiksaan dan diskriminatif itu penegakannya harus memenuhi rasa keadilan publik," tegas Frits, saat dihubungi Kompas.com, Rabu (28/7/2021).

Frits menjelaskan, Komnas HAM mempunyai mandat untuk memastikan proses hukum kedua prajurit tersebut benar-benar berjalan. Karena itu, pihaknya akan mengawal proses hukum hingga tuntas.

"Kami pasti mengawal karena ini juga atensi dari pimpinan Komnas HAM di Jakarta, jadi kami pasti mengawalnya," kata Frits.

Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara menilai, tindakan dua prajurit TNI AU itu kejam dan tidak manusiawi.

"Tindakan aparat juga bisa dikategorikan perbuatan yang kejam dan tidak manusiawi jika merujuk pada Konvensi Antipenyiksaan PBB yang sudah diratifikasi Indonesia," ujar Beka.

Baca juga: Komnas HAM Papua Bakal Kawal Tuntas Kasus Kekerasan 2 Prajurit TNI AU di Merauke

Beka menuturkan, perbuatan kedua prajurit tersebut juga jauh dari standar dan norma HAM yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

"Komnas HAM mengecam keras tindakan aparat kepada warga sipil tersebut, apalagi kemudian diketahui yang bersangkutan berkebutuhan khusus," tegas Beka.

Tindak tegas

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo pun memastikan bakal menindak tegas kedua prajuritnya.

"Kami akan mengevaluasi seluruh anggota kami dan juga akan menindak secara tegas terhadap pelaku yang berbuat kesalahan," ujar Fadjar dalam rekaman video, Selasa (27/7/2021) malam.

Sebagai pemimpin tertinggi matra udara, Fadjar menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas arogansi prajuritnya. "Terkhusus lagi kepada korban dan keluarganya," kata Fadjar.

Menurutnya, peristiwa kekerasan tersebut murni karena kesalahan prajuritnya. "Tidak ada niatan apa pun juga, apalagi dari berupa perintah kedinasan," imbuh dia.

Baca juga: Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto langsung bereaksi keras terkait peristiwa itu. Ia memerintahkan KSAU segera mencopot Komandan Lanud Johanes Abraham Dimara Merauke, Kolonel Pnb Herdy Arief Budiyanto.

Selain Danlanud, Hadi juga meminta supata Komandan Satuan Polisi Militer (Dansatpom) setempat juga dicopot.

"Saya sudah memerintahkan KSAU untuk mencopot Komandan Lanud dan Komandan Satpomau-nya," ujar Hadi, dalam keterangannya, Rabu.

Hadi juga meminta bahwa keputusan pencopotan tersebut harus sudah dilakukan pada malam itu juga.

"Jadi saya minta malam ini langsung serah terimakan. Saya minta malam ini sudah ada keputusan itu," tegas dia.

Hadi mengatakan, kekerasan yang dilakukan oleh dua prajurit itu tak lepas dari peran kedua komandan yang tak mampu membina anggotanya.

Ia mengaku sangat marah lantaran yang menjadi korban kekerasan ternyata warga berkebutuhan khusus.

"Karena mereka tidak bisa membina anggotanya. Kenapa tidak peka memperlakukan disabilitas seperti itu. Itu yang membuat saya marah," imbuh dia.

Baca juga: Panglima TNI Marah Korban Kekerasan Prajuritnya adalah Warga Berkebutuhan Khusus

Humanis

Secara terpisah, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko juga ikut mengecam tindak kekerasan yang dialami oleh warga Papua.

Ia menyampaikan penyesalan mendalam dan menilai tindakan tersebut melampaui ketentuan.

"Tindakan yang dilakukan oleh kedua aparat tersebut sangat eksesif, di luar standar dan prosedur yang berlaku," kata Moeldoko.

Mantan Panglima TNI ini memastikan proses hukum terhadap kedua pelaku berjalan transparan dan akuntabel.

Ia juga berjanji bakal memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap korban.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD meminta agar kedua pelaku benar-benar ditindak.

Selain itu, ia mengingatkan supaya setiap prajurit bersikap humanis kepada masyarakat.

"Pokoknya pendekatannya harus humanis, persuasif, dialogis, dan restorative justice," kata Mahfud.

Baca juga: Kekerasan TNI terhadap Warga di Merauke, Stafsus Presiden Minta Maaf

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Nasional
Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Nasional
Muncul Video Mesum 'Lele 13 Detik', Polisi Akan Dalami

Muncul Video Mesum "Lele 13 Detik", Polisi Akan Dalami

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Nasional
Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.