Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel Tuai Kritik dari Anggota Dewan

Kompas.com - 29/07/2021, 07:32 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

"Nasdem memandang, para anggota dewan bisa mengurus dirinya sendiri beserta keluarga untuk membiayai sendiri isolasi mandiri," ujar Ali.

Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengatakan, anggota Fraksi PPP tidak akan mengambil fasilitas tersebut, meski ia menilai fasilitas itu sah saja untuk diberikan.

Baidowi menekankan, fasilitas tersebut bersifat pilihan, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ia tidak masalah jika anggota dewan dari fraksi lain di DPR mau mengambil fasilitas tersebut.

Ia memahami ada anggota DPR yang membutuhkan isolasi mandiri di luar rumah jabatan. Namun, kata Baidowi, tempat isolasi mandiri yang disediakan tidak mesti berada di hotel mewah.

Baca juga: Anggota DPR dari PPP Tak Akan Ambil Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel

Ia menilai ada jalan tengah yang dapat diambil, yakni Setjen DPR cukup menyiapkan tempat isolasi tetapi biayanya dibayar oleh masing-masing anggota dewan.

"Jadi sifatnya lebih pada kemudahaan koordinasi untuk dapat tempat isoman, tanpa membebani anggaran negara karena dibayar anggota sendiri," kata Baidowi.

Tidak perlu sewa

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jazuli Juwaini menilai Setjen DPR tidak perlu menyewa fasilitas khusus bagi anggota dewan yang terpapar Covid-19.

"Cukup memfungsikan fasilitas yang dimiliki DPR seperti Wisma DPR di Kopo Bogor atau fasilitas milik DPR lainnya," kata Jazuli.

Jazuli mengingatkan, kebijakan yang dibuat mesti menimbang urgensi, prioritas, dan empati terhadap masyarakat.

Untuk itu, ia juga mengusulkan agar fasilitas yang dimiliki DPR dapat dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Kondisi rakyat kebanyakan, jauh lebih sulit dalam menghadapi wabah Covid-19 ini," tuturnya.

Baca juga: Fraksi Nasdem Nilai Fasilitas Isolasi Mandiri di Hotel bagi Anggota DPR Berlebihan

Adapun Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengajak seluruh anggota fraksinya untuk memaksimalkan dan menyediakan rumah jabatan sebagai tempat isolasi mandiri.

Eddy berpendapat, rumah jabatan anggota DPR yang berada di kompleks yang terintegrasi dan tertutup dari warga cocok digunakan untuk isolasi mandiri, tidak perlu menyewa hotel.

"Saya pribadi tidak akan menggunakan fasilitas itu dan tetap akan mengajak teman-teman untuk tetap memaksimalkan rumah jabatan. Lebih baik anggarannya digunakan untuk membantu rakyat di saat pandemi ini," kata wakil ketua Komisi VII DPR itu.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com