Kompas.com - 28/07/2021, 18:24 WIB
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarMendikbudristek Nadiem Makarim mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP K/L) dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun anggaran 2022. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mendesak Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) Nadiem Makarim meninjau ulang survei lingkungan belajar kepada guru dan kepala sekolah sebagai bagian dari program asesmen nasional (AN).

Menurut Fikri, survei tersebut lebih bermuatan politis dan SARA.

"Alih-alih memberi gambaran lengkap terhadap kondisi lingkungan belajar terhadap peserta didik kita, survei ini malah seperti survei jelang pilpres," kata Fikri dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

Hal tersebut disampaikan Fikri untuk menanggapi keluhan para partisipan survei, antara lain guru dan kepala sekolah yang mengikuti survei lingkungan belajar yang digelar Kemendikbud-Ristek beberapa waktu belakangan ini. 

Baca juga: Kemendikbud Ristek Tegaskan Asesmen Nasional Tak Digunakan untuk Menilai Individu Murid

Menurut Fikri, berdasarkan keluhan para partisipan survei, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan menjurus ke arah politik dan SARA.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengungkapkan beberapa pertanyaan di kuesioner dalam survei tersebut, misalnya "Saya lebih senang jika sekolah dipimpin oleh orang dengan agama/kepercayaan yang sama dengan saya?".

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ada pula pertanyaan yang berbunyi "Presiden lebih baik dijabat seorang laki-laki daripada perempuan?".

"Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak relevan dengan tujuan diadakannya survei sebagai bagian dari Asesmen Nasional, namun lebih mirip kuesioner pilpres," kata dia.

Fikri mengatakan bahwa AN merupakan program evaluasi sistem pendidikan yang baru, menggantikan Ujian Nasional yang telah dihapus.

Adapun AN versi Mendikbud-Ristek, kata dia, meliputi tiga komponen yakni asesmen kompetensi minimum (AKM) literasi dan numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.

Baca juga: Kemendikbud Ristek: Pelaksanaan Asesmen Nasional Disesuaikan Kondisi Pandemi

Fikri menyinggung soal dasar hukum penyelenggaraan AN yakni Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang disebut sudah ditarik agar direvisi.

"PP 57/2021 ini krusial karena menjadi dasar hukum untuk penyelenggaraan Asesmen Nasional. Mas Nadiem sendiri yang bilang mau diajukan revisi," ucap Fikri.

Atas hal tersebut, Fikri berpendapat, apabila dasar hukumnya masih dalam proses, semua proses pelaksanaan AN akan bermasalah.

Oleh karena itu, dia meminta agar revisi PP 57 Tahun 2021 juga melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan agar tidak terulang lagi masalah seperti sebelumnya.

"PP 57/2021 dinilai tidak menghormati dasar negara sebagai alat pemersatu bangsa. PP tersebut tidak memuat mata pelajaran Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib di semua jenjang pendidikan," tutur Fikri.

Baca juga: Asesmen Nasional Tak Tentukan Kelulusan, Mendikbud: Tak Perlu sampai Bimbel

Ia mengingatkan, asesmen nasional merupakan program baru pengganti Ujian Nasional.

Gagasan itu, kata dia, awalnya digadang-gadang sebagai terobosan Mendikbud Nadiem dan disambut suka cita publik.

"Program perintis ini jangan sampai carut marut di awal kelahirannya sehingga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah lagi," ucap dia. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungi GKI Jemaat Pniel, Wapres Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan

Kunjungi GKI Jemaat Pniel, Wapres Apresiasi Penerapan Protokol Kesehatan

Nasional
Polri Tindak Pinjol, Puan: Jangan Terhenti di Operator, Harus sampai Bosnya

Polri Tindak Pinjol, Puan: Jangan Terhenti di Operator, Harus sampai Bosnya

Nasional
Ini Syaratnya Mendaftar Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Ini Syaratnya Mendaftar Jadi Bakal Calon Anggota KPU-Bawaslu 2022-2027

Nasional
Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Prioritaskan Pembukaan Lapangan Kerja demi Menjauhkan Warga dari Pinjol Ilegal

Nasional
Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Wapres Imbau Umat Islam yang Mampu untuk Lakukan Zakat, Infak, dan Sedekah melalui LAZ

Nasional
Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Waketum Golkar Ajak Mantan Kader yang Belum Beruntung Bikin Partai Baru untuk Bergabung Lagi

Nasional
Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Golkar Terbuka Berkoalisi dengan Partai Mana Pun, Termasuk Pecahan Partai Golkar

Nasional
Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Jokowi: BUMN Terlalu Sering Kita Proteksi, Enak Sekali

Nasional
Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Wapres Sebut Laznas Yatim Mandiri Telah Salurkan Bantuan Pendidikan untuk 1.000 Anak Yatim Terdampak Pandemi

Nasional
Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Akbar Tanjung: Kalau 2004 Golkar Pernah Jadi Pemenang, Insya Allah 20 Tahun Kemudian Juga Bisa

Nasional
Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada 'Selamet-selametin'

Minta BUMN yang Tak Berkembang Ditutup, Jokowi: Tidak Ada "Selamet-selametin"

Nasional
Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah 'Dibukain' Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Jokowi: Kadang Saya Malu, BUMN Sudah "Dibukain" Pintu tetapi Enggak Ada Respons

Nasional
Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Wapres Sebut Jumlah Anak Yatim Piatu Mencapai 28.000 Per September 2021

Nasional
Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Enam Orang yang Terjaring OTT Tiba di Gedung Merah Putih KPK

Nasional
Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Jokowi Tekankan soal Transformasi Bisnis dan Adaptasi Teknologi di BUMN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.