Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 28/07/2021, 17:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani meminta pemerintah agar memantau pasien isolasi mandiri (isoman) untuk menekan angka kematian akibat Covid-19.

Ia mengingatkan, Indonesia telah menjadi negara nomor satu di dunia untuk kasus pasien meninggal akibat Covid-19.

Apalagi data kasus kematian harian karena Covid-19 pada Selasa (27/7/2021) tercatat ada 2.069 orang.

"Pasien bergejala ringan dan sedang diminta melakukan isoman karena faskes dan rumah sakit tidak mampu menampung. Implikasinya, pemerintah harus memantau pasien isoman dengan cermat, termasuk menyediakan konsultasi dokter, obat-obatan dan asupan bergizi," kata Netty dalam keterangannya, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Epidemiolog Sebut Rendahnya Testing Covid-19 Berdampak ada Peningkatan Kasus Kematian

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut mengatakan, kurangnya pantauan dan dampingan membuat jumlah kematian pasien isoman meningkat.

Dia menyesalkan penanganan pandemi dari aspek kesehatan yang masih dinilai kedodoran.

"Angka testing dan tracing terus menurun, sementara positivity rate lebih tinggi dari standar WHO. Kasus baru bertambah 45.203. Dan hingga 18 Juli 2021, tercatat 180 daerah berstatus zona merah," jelasnya.

Sementara itu, dari aspek ekonomi, Netty menuturkan bahwa pemerintah belum efektif melakukan upaya pemulihan.

Hal itu dinilainya dari adanya 19,10 juta orang usia kerja atau 9,30 persen yang terdampak Covid-19.

"Pertumbuhan ekonomi masih melambat, jumlah pengangguran dan masyarakat miskin akibat terdampak pandemi meningkat. Sayangnya, pemerintah gagap merespons kondisi ini sehingga bansos dengan jumlah kecil pun terlambat dicairkan," ungkapnya.

Baca juga: Angka Kematian Covid-19 Lewati 2.000 Orang dalam Sehari, Ini Kata Istana

Terkait penanganan pasien isoman, jelas Netty, seharusnya tersedia tenaga pendamping untuk memantau perkembangan gejala.

Menurut dia, seharusnya pemerintah mampu menggalang tenaga relawan melalui kolaborasi dengan organisasi masyarakat (ormas) atau komunitas masyarakat.

Terkait telemedicine untuk memantau pasien isoman, lanjut dia, dapat digunakan sebagai alternatif solusi.

"Namun, teknologi ini belum sepenuhnya efektif mengatasi problem pasien isoman. Sebab, tidak semua lapisan masyarakat tahu, paham, dan memiliki akses telemedicine," terang dia.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah harus menggencarkan sosialisasi telemedicine dan memudahkan aksesnya agar menjangkau semua lapisan masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com