Kompas.com - 28/07/2021, 13:36 WIB
Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Shutterstock/HarismoyoIlustrasi Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (DGB UI), Sudarsono menyoroti soal aturan larangan rangkap jabatan rektor dalam statuta UI.

Ia menilai penyusunan peraturan Pasal 39 huruf c Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI, bermasalah.

"Selain berpotensi menimbulkan soal kecacatan materil PP 75/2021, juga telah berdampak tidak baik bagi citra UI," kata Sudarsono, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Guru Besar FISIP UI: Perancang Statuta Tidak Cermat, PP 75/2021 Cacat Materil

Dalam Pasal 39 huruf c PP 75/2021, rektor dan wakil rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap sebagai direksi pada BUMN atau BUMD maupun swasta.

Sementara, statuta lama atau PP 68/2013 Pasal 35 huruf c melarang rektor rangkap jabatan sebagai pejabat BUMN, BUMD atau swasta.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut dia, statuta lama secara tak langsung juga melarang rangkap jabatan komisaris.

Sudarsono menjelaskan, frasa 'direksi pada BUMN/BUMD' yang menggantikan frasa 'pejabat pada BUMN/BUMD' dalam Statuta UI, tidak mempunyai makna hukum apa pun dari sudut pandang pihak BUMN atau BUMD.

Sebab, berdasarkan prinsip good corporate governance dan berbagai peraturan perundangan lainnya, melarang seorang direksi merangkap jabatan.

Oleh sebab itu, rektor UI tetap tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Direksi BUMN/BUMD manapun dengan ada atau tidak adanya Pasal 39 huruf c PP 75/2021.

Baca juga: Dosen Ungkap Kejanggalan Proses Revisi Statuta UI

Sudarsono berpandangan, jika perancang revisi Statuta UI tidak ingin melarang rangkap jabatan rektor sebagai komisaris BUMN/BUMD, maka alternatif terbaik Pasal 39 huruf c dihilangkan.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Bupati Hulu Sungai Utara Abdul Wahid Dicegah ke Luar Negeri

Nasional
Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan 'Panggung' Baru

Masa Jabatan Anies Berakhir 2022, Relawan Siapkan "Panggung" Baru

Nasional
Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Kapan Syarat PCR untuk Penumpang Semua Moda Transportasi Berlaku? Ini Penjelasan Satgas

Nasional
MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

MK Tolak Uji Formil UU Minerba, Tiga Hakim Sampaikan Perbedaan Pendapat

Nasional
Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Yakin Ganjar Diusung PDI-P di Pilpres 2024, Relawan Jokowi: Bu Mega Tak Mungkin Mau Partainya Kalah

Nasional
Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Kejar Target Vaksinasi, Pemerintah Siapkan Strategi Sosial dan Vaksin Anak 5-11 Tahun

Nasional
Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Vaksinasi Covid-19 untuk Anak 5-11 Tahun Mulai 2022, 3 Jenis Vaksin Disiapkan

Nasional
Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Satgas Sebut Peningkatan Cakupan Vaksinasi Jadi Tugas Besar Seluruh Pihak

Nasional
Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nilai Jokowi Butuh Jubir Layaknya Wimar Witoelar, PKB: Cerdas, Paham Urusan, Tidak Berlebihan

Nasional
Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Relawan ANIES, Kampanye Lewat Sembako

Nasional
Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Relawan Joman dan Dukungan untuk Ganjar di Pilpres 2024, Dianggap The Next Jokowi

Nasional
Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Uji Formil UU Minerba, MK Nyatakan Dalil Pemohon Tidak Beralasan Menurut Hukum

Nasional
Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Soal Rencana Perekrutan Eks Pegawai KPK Jadi ASN di Kepolisian, Menpan RB Lempar ke Polri

Nasional
Relawan Anies Klaim Tak Pakai 'Buzzer' untuk Dukung ke Pilpres 2024

Relawan Anies Klaim Tak Pakai "Buzzer" untuk Dukung ke Pilpres 2024

Nasional
Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Terkait Penyusunan Amdal dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.