Kasus Kematian Akibat Covid-19 Tinggi, IDI Soroti Kapasitas Ruang ICU Hingga Capaian Vaksinasi

Kompas.com - 28/07/2021, 13:35 WIB
Pantauan udara makam korban Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (23/7/2021). Pasien yang meninggal dunia bertambah 1.566, sekaligus rekor tertinggi sejak pandemi. Dengan demikian, total kasus kematian Covid-19 tembus 80.598 orang. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPantauan udara makam korban Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Jumat (23/7/2021). Pasien yang meninggal dunia bertambah 1.566, sekaligus rekor tertinggi sejak pandemi. Dengan demikian, total kasus kematian Covid-19 tembus 80.598 orang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto menyoroti, empat hal yang belum maksimal dilakukan Kementerian Kesehatan guna menekan angka kematian akibat Covid-19

Keempat hal itu adalah kapasitas ruang ICU, distribusi obat dan alat kesehatan, kurangnya tenaga kesehatan, serta capaian vaksinasi Covid-19.

"Upaya kuratif ini fungsinya untuk mencegah orang meninggal syaratnya adalah satu SDM, logistik seperti obat-obatan, alat kesehatan dan oksigen, kemudian jumlah bed," kata Slamet kepada Kompas.com, Rabu (28/7/2021).

"Obat hilang, SDM kurang, pembiayaan (klaim) RS enggak lancar, ventilator masih kurang, oksigen juga tipis, ICU masih full, sehingga ini menyebabkan kematian," sambungnya.

Baca juga: Pasien di RS Wisma Atlet Terus Berkurang, tapi Angka Kematian Masih Tinggi

Pada Selasa (27/7/2021) kemarin, Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mencatat sebanyak 2.069 pasien Covid-19 meninggal dunia dalam 24 jam. Jumlah tersebut merupakan penambahan kasus kematian tertinggi sepanjang pandemi melanda Tanah Air.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Slamet menuturkan, saat ini capaian target vaksinasi masih sangat rendah. Bahkan, distribusi vaksin ke sejumlah wilayah tidak dilakukan melalui sistem satu pintu. 

Padahal, vaksinasi diyakini efektif mencegah kasus kematian akibat penyakit yang timbul dari virus corona itu.

"Setelah vaksinnya ada, distribusinya sebaiknya bukan ke lembaga lain, tapi ke dinas kesehatan, Dinkes provinsi dan kabupaten/kota, Puskesmas, praktek dokter dan praktek bidan yang tahu itu," ujarnya.

Lebih lanjut, Slamet mengatakan, pemerintah belum melakukan pemantauan yang ketat pada pasien Covid-19 yang sedang isolasi mandiri.

Baca juga: Kematian Pasien Covid-19 Capai 2.069 dalam Sehari, Satgas Ungkap Penyebabnya

Padahal, seharusnya setiap kelurahan dan desa memiliki tempat praktek dokter atau bidan yang dapat memantau pasien yang melaksanakan isolasi mandiri.

"Yang terakhir,tidak menyediakan isolasi mandiri dengan pantauan yang ketat, ribuan yang meninggal saat isoman dibiarkan meninggal. Jadi kesalahan strategi Menkes tidak menggunakan resources kesehatan yang sudah ada," ucap Slamet.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.