Kompas.com - 28/07/2021, 12:57 WIB
Petugas memakamkan jenazah pasien Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Senin (28/6/2021). Tiga hektar lahan di TPU Rorotan disiapkan untuk pemakaman jenazah protokol Covid-19. Lahan seluas itu bisa menampung sekitar 7.200 petak makam. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGPetugas memakamkan jenazah pasien Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Senin (28/6/2021). Tiga hektar lahan di TPU Rorotan disiapkan untuk pemakaman jenazah protokol Covid-19. Lahan seluas itu bisa menampung sekitar 7.200 petak makam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut, tingginya angka kematian pasien Covid-19 belakangan ini disebabkan keterlambatan penanganan.

Hal itu sebagai dampak dari tingginya angka keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di rumah sakit rujukan virus corona selama berminggu-minggu.

"Dampak dari penuhnya RS beberapa minggu mengakibatkan antrean yang tinggi untuk mendapatkan pertolongan RS," kata Wiku kepada Kompas.com, Rabu (28/7/2021).

"Sehingga untuk pasien dengan gejala berat dan kritis yang membutuhkan pertolongan cepat tidak bisa mendapatkan pertolongan cepat," kata dia.

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

Oleh karena penuhnya rumah sakit, banyak pasien dengan gejala berat dan kritis yang tidak bisa segera ditangani. 

Meski belakangan BOR mulai menurun dan pasien bisa mendapatkan perawatan, Wiku menyebut, kondisi pasien yang masuk ke rumah sakit sudah menjadi lebih parah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pada saat BOR mulai menurun dan bisa masuk RS, sudah cukup parah kondisinya sehingga survivalnya menurun," kata Wiku.

Sebelumnya, Wiku mengungkap, angka kematian pasien virus corona masih terus meningkat meski pemerintah telah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Bahkan, angka kematian di masa PPKM Level 1-4 lebih tinggi dibandingkan dengan masa PPKM Darurat dan sebelum PPKM Darurat.

"Sayangnya jumlah kematian hingga pelaksanaan PPKM level 1 sampai 4 masih terus mengalami peningkatan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Kasus Covid-19 Masih Tinggi, Angka Kematian Lewati 2.000 Orang dalam Sehari...

Sebelum masa PPKM Darurat, angka kematian harian tertinggi mencapai 539 kasus. Sementara itu, pada masa PPKM Darurat 3-20 Juli 2021, kematian tertinggi mencapai 1.338 kasus dalam sehari.

Pada masa PPKM Level 1-4, angka kematian terus melebihi 1.000 kasus dalam sehari. Jumlah kematian tertinggi terjadi pada Selasa (27/7/2021) dengan penambahan 2.069 kematian.

Angka tersebut merupakan yang tertinggi sejak awal pandemi atau 2 Maret 2020.

"Perpanjangan PPKM level 1 sampai 4 ini salah satunya dilakukan untuk meningkatkan upaya penurunan kasus kematian semaksimal mungkin," ujar Wiku.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.