Wapres: Banyak yang Kenal Wakaf tetapi Sedikit yang Mempraktikkan

Kompas.com - 28/07/2021, 12:40 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6/2021) secara virtual. Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Ma'ruf Amin di acara International Seminar on Quranic Studies yang digelar oleh PTIQ Jakarta, Selasa (1/6/2021) secara virtual.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengakui masyarakat banyak yang mengenal wakaf tetapi masih belum mempraktikkannya.

Hal itu pula yang membuat potensi dana sosial tersebut belum tergali dengan maksimal.

Padahal saat ini pemerintah sedang mendorong penguatan dana sosial seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Kita pada umumnya banyak mengenal wakaf, tetapi sedikit yang mempraktikannya. Kita lebih akrab dengan sedekah, infak dan donasi umum yang lebih praktis," ujar Ma'ruf di acara konferensi ekonomi, bisnis, dan keuangan Islam nusantara di UNISNU Jepara secara virtual, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Resmikan BLK Komunitas dan Bank Wakaf Mikro, Wapres Harap Tingkatkan Keterampilan Kerja

Ma'ruf mengatakan, berdasarkan survei indeks literasi wakaf 2020, literasi wakaf di Indonesia masih relatif rendah.

Hal itu pula yang ingin dilakukannya untuk mendorong wakaf agar digali lebih optimal.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi saat ini terdapat kemajuan teknologi dan digitalisasi yang bisa dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.

"Dulu wakaf dilakukan melalui aset tetap seperti tanah agar mudah dijaga, tidak berkurang dan tidak hilang, tapi sekarang wakaf bisa berupa aset bergerak seperti saham, surat berharga, deposito syariah hingga dana yang disimpan di rekening wakaf," ujar dia.

Menurut Ma'ruf, syarat utama untuk terus menggali potensi wakaf secara optimal adalah dengan investasi aset wakaf secara profesional dan kompeten.

Baca juga: Wapres Harap Bank Wakaf Mikro Bantu Pemerintah Entaskan Kemiskinan

Hasil pengembangannya pun nantinya akan disalurkan ke mauquf ‘alaih untuk kepentingan sosial, sesuai ikrar/akad oleh pemberi wakaf (wakif).

Oleh karena itu, pemerintah bersama Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah (KNEKS) adalah mendorong dan memastikan perbaikan tata kelola lembaga wakaf.

"Tujuannya agar dana yang dihimpun memenuhi kaidah wakaf dan tidak disalahgunakan karena dana wakaf itu bersifat dana abadi umat, yang jumlah pokoknya tidak boleh berkurang, tetapi manfaatnya terus berkembang," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Ini Konstruksi Perkara Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Dalami Dugaan Pemberian Barang

Nasional
OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

OTT di Kabupaten Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang Rp 345 Juta

Nasional
1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

1,6 Juta Vaksin Pfizer Tiba di Indonesia, Didistribusikan ke 5 Provinsi

Nasional
Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Dinyatakan Bersalah Atas Polusi Udara di Ibu Kota, Ini Hukuman Untuk Jokowi, Menteri LHK, Mendagri hingga Menkes

Nasional
KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

KPK Tahan 3 Tersangka Suap di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Nasional
OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

OTT di Hulu Sungai Utara, KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT dan 2 Pihak Swasta Tersangka

Nasional
Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Politik Dinasti sebagai Komorbid Demokrasi

Nasional
Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Komisioner Harap Jokowi Pakai Rekomendasi Komnas HAM Sikapi Persoalan TWK KPK

Nasional
KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

KPK Tetapkan Plt Kadis PUPRT Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalsel Tersangka Suap

Nasional
Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Alex Noerdin Tersangka, Fraksi Golkar Akan Bicarakan Nasibnya di DPR

Nasional
Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Jokowi: Enggak Apa-apa Vaksinasi Pertama Dulu, tapi PTM Terbatas...

Nasional
Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Pencairan Bansos di Kalteng Dievaluasi, Mensos Minta Pemda Perbaiki Data

Nasional
Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

Nasional
Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Kelakar Siswa Saat Bincang Virtual dengan Jokowi: Senang Sampai Terbawa Mimpi, Pak

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.