Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Ada 1.191 Aduan Kasus Konflik Agraria, 251 di Antaranya soal Hutan

Kompas.com - 28/07/2021, 11:33 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, pihaknya telah menerima 1.191 pengaduan kasus konflik agraria.

Dari keseluruhan jumlah tersebut, KSP menargetkan penyelesaian 137 konflik pada tahun ini.

"Tahun ini kita targetkan penyelesaian 137 dari total 1.191 pengaduan kasus konflik agraria yang masuk ke istana. Bayangkan itu. Cukup banyak ya," ujar Moeldoko dalam Webinar Pengukuhan Kawasan Tahunan Legal dan Legitimate yang ditayangkan kanal YouTube StranasPK Official, Rabu (28/7/2021).

Baca juga: Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Dia melanjutkan, sebanyak 251 dari 1.191 kasus di atas berada dalam kawasan hutan.

Kemudian, salah satu masalah utamanya adalah tahapan pengukuhan kawasan hutan.

"Yakni lamanya proses tata batas dan inventarisasi yang menjadi dasar utama penetapan SK perubahan batas kawasan hutan untuk penyelesaian konflik," lanjut Moeldoko.

Dia mengungkapkan, atas perintah Presiden Joko Widodo KSP telah mengirimkan surat kepada panglima TNI dan kapolri agar melakukan penanganan di daerah-daerah yang menjadi prioritas.

Selain itu, KSP meminta agar adanya konflik di daerah-daerah tersebut dihindari.

"Dan kita langsung menunjukkan titik-titiknya itu," tutur Moeldoko.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, penyelesaian konflik agraria merupakan salah satu persoalan yang menjadi fokus presiden.

Baca juga: KPA Catat 241 Kasus Konflik Agraria Sepanjang 2020, Anomali di Tengah Pandemi

Pada November dan Desember 2020 presiden secara khusus mengadakan 4 kali rapat internal untuk mendorong percepatan penyelesaian konflik agraria.

"Termasuk penuntasan kasus-kasus yang berada di kawasan hutan. Tindak lanjutnya tahun ini KSP bersama Menteri ATN-BPR Menteri LHK, TNI, Polri dan kementerian/lembaga terkait berkolaborasi dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan," jelas Moeldoko.

"Kita bersama-sama untuk mempercepat penyelesaian berbagai konflik yang kita hadapi," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama Seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Dana Pensiun Bukit Asam Targetkan 4 Langkah Penyehatan dan Penguatan pada 2024

Nasional
Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Di Depan Wiranto-Hendropriyono, Prabowo Minta Maaf Pernah Nakal: Bikin Repot Senior...

Nasional
Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Albertina Dilaporkan Wakil Ketua KPK, Ketua Dewas: Apa yang Salah? Ada Surat Tugas

Nasional
Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com