Kompas.com - 28/07/2021, 08:30 WIB
Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Shutterstock/HarismoyoIlustrasi Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Guru Besar FISIP Universitas Indonesia (UI), Sudarsono menilai, perancang revisi statuta tidak cermat sehingga Peraturan Pemerintah (PP) 75 Tahun 2021 cacat secara materil.

Sudarsono menyayangkan ketidaktelitian dalam penyusunan revisi Statuta UI tersebut.

“Para perancang Statuta UI tidak bekerja dengan cermat, sehingga menimbulkan cacat materiil PP 75/2021,” tulis Sudarsono dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Patgulipat Revisi Statuta UI Berujung Tudingan Cacat Formil dan Materiil dari Dewan Guru Besar

Sudarsono menyoroti Pasal 41 ayat (5) PP 75/2021 terkait kewenangan rektor mengangkat atau memutus jenjang jabatan akademik.

Pasal tersebut menyatakan, Rektor sebagai pimpinan satuan pendidikan tinggi berhak mengangkat dan/atau memutuskan jenjang jabatan akademik, termasuk jabatan fungsional peneliti, fungsional lektor kepala, dan guru besar, berdasarkan hasil penilaian terhadap kualifikasi akademik, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Sudarsono, apabila pasal ini dimaksudkan sebagai pelimpahan kewenangan dari Menteri kepada Rektor dalam mengangkat pejabat fungsional UI, maka hal ini tentu perlu diapresiasi

Sebab, menurutnya, hal ini merupakan kali pertama pergurutan tinggi negeri badan hukum (PTN-BH) mendapat pelimpahan kewenangan untuk mengangkat pejabat fungsional di lingkungan kampus.

Namun, Sudarsono menyayangkan adanya masalah dalam frasa “mengangkat dan/atau memutuskan” dalam pasal tersebut.

“Rumusan pasalnya sangat bermasalah, khususnya terkait dengan frasa 'mengangkat dan/atau memutuskan', yang dinilai mengandung kelemahan mendasar dari sudut pandang hukum administrasi,” tutr dia.

Baca juga: Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Sudarsono menjelaskan, apabila Pasal 41 ayat (5) itu dimaksudkan untuk mengatur kewenangan rektor terkait promosi pejabat fungsional UI, maka seharusnya paket pengaturannya juga harus mencakup soal demosi, bahkan juga mutasi, dan pemberhentian.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Panglima TNI Kirim 200 Nakes ke Bogor untuk Percepat Vaksinasi Covid-19

Nasional
Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Luhut Tak Hadir, Mediasi dengan Haris Azhar Ditunda

Nasional
Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Nasional
Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Nasional
Muncul Video Mesum 'Lele 13 Detik', Polisi Akan Dalami

Muncul Video Mesum "Lele 13 Detik", Polisi Akan Dalami

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Nasional
Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.