Mensos Risma Minta Kepala Daerah Kawal Penyaluran Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mendorong pemerintah daerah untuk mengawal hak-hak penerima bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikan Risma saat berkunjung ke Pekalongan, Jawa Tengah, Selasa (27/1/2021).

Mantan Wali Kota Surabaya itu menekankan pentingnya akurasi dan kecepatan penyaluran bansos kepada masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Baca juga: Pemerintah Akan Tambah Bansos Sembako untuk 5,9 Juta Keluarga Selama 6 Bulan

Ia pun meminta bantuan sosial tunai (BST) yang disalurkan pemerintah pusat kepada masyarakat lewat pemerintahh daerah benar-benar bisa sampai kepada mereka yang berhak.

Selain itu, Risma mengingatkan agar pemerintah daerah tak menyalurkan bansos sembako berupa paket barang langsung kepada masyarakat.

"KPM (Keluarga Penerima Manfaat) juga tidak boleh diberikan barang secara paket, karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka," kata Risma dalam kunjungannya ke Pekalongan, sebagaimana dikutip dari Antara, Selasa.

Risma menginginkan penyaluran bansos sembako bekerja sama dengan E-Warong yang dirancang Kementerian Sosial untuk menyalurkan bansos sembako sesuai kebutuhan masyarakat.

Lewat E-Warong, ia meyakini masyarakat bisa mendapat sembako berkualitas dengan harga yang murah.

Baca juga: Sebut Bansos Sembako Lebih Rentan Korupsi, ICW Tekankan Transparansi

Risma meminta semua pihak untuk mengawal penyaluran bansos dengan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi anggaran.

Mensos juga mengajak jajaran Forkompimda untuk bersama-sama memutuskan mata rantai pandemi.

"Jadi saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan. Nanti biar E-Warong bersaing dengan toko lain. Kan kasian kalau orang miskin dapat harga leboh mahal," kata Risma.