Ketua DPR Minta Pemerintah Cegah Luar Pulau Jawa-Bali Jadi Episentrum Baru Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mencegah daerah luar Pulau Jawa dan Bali menjadi episentrum baru penularan Covid-19.

Hal tersebut disampaikannya mengingat penularan di beberapa daerah luar Jawa dan Bali sudah mencapai 100 persen lebih dalam satu pekan terakhir.

"Jangan sampai kejadian di Jawa sebulan terakhir ini terulang di luar Jawa. Dengan fasilitas kesehatan tidak sebaik di Jawa, penularan yang tinggal di luar Jawa akan sangat mengkhawatirkan," kata Puan dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: 45 Kabupaten/Kota di Luar Jawa-Bali Terapkan PPKM Level 4, Cek Daftarnya

Oleh karena itu, Puan meminta aparat pemerintah di daerah harus melakukan pengawasan ketat di wilayah masing-masing.

Pengawasan ketat itu, kata dia, terkhusus di wilayah yang masuk zona merah atau melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Level 4.

"Karena sesiap apapun faskesnya, kalau laju penularan di hulu tidak benar-benar diredam, pasien tetap tidak akan tertampung," jelasnya.

Ketua DPP PDI-P itu menyoroti pula persoalan testing dan tracing oleh pemerintah selama masa PPKM Level 4.

Menurut dia, seharusnya testing dan tracing ditingkatkan secara masif di setiap daerah. Sebab, semakin cepat testing masif dilakukan, semakin cepat potret penyebaran kasus per daerah diketahui.

"Hal ini akan menjadi guidance bagi pemerintah dalam menetapkan policy di hulu dan hilir untuk melandaikan kasus," ujarnya.

Baca juga: PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali: Kegiatan Olahraga Boleh asal Tak Ciptakan Kerumunan

Lebih lanjut, Puan menambahkan bahwa pemerintah daerah juga harus memfasilitasi tempat isolasi terpusat.

Sementara itu, untuk pasien isolasi mandiri (isoman), harus disertai pengawasan dari aparat setempat dan disertai dukungan masyarakat.

"Harus betul-betul dihindari kasus pasien meninggal saat isoman. Ini soal nyawa," tegas dia.

Selain pengawasan, Puan menilai pemerintah harus secepatnya melakukan mitigasi penularan Covid-19 di luar Jawa yakni dengan menambah kapasitas fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatannya.

Baca juga: Daftar 95 Kabupaten/Kota di Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 4

Tak sampai di situ, ketersediaan obat terapi Covid-19 dan persediaan oksigen juga harus diperhatikan pemerintah.

"Obat terapi Covid-19 dan oksigen di luar Jawa tidak boleh langka seperti di Jawa," tuturnya.

Mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini berharap pemerintah menambah kapasitas produksi dan distribusi obat serta oksigen ke kabupaten/kota yang kini masuk zona merah atau melakukan PPKM Level 4.

"Kalau pemerintah sudah memutuskan untuk mendatangkan obat dan oksigen dari luar negeri, prosesnya harus lebih cepat. Karena proses pengadaan ini berkejar-kejaran dengan laju penularan yang cepat," kata Puan.

Ia berharap pasokan oksigen ke daerah-daerah di Jawa yang laju penularannya sudah landai, bisa dialihkan ke luar Jawa yang tingkat infeksinya sudah tinggi.

"Jangan sampai stok oksigen menumpuk di daerah yang sudah landai," tambah dia.

Baca juga: Daftar Daerah di Luar Jawa-Bali yang Terapkan PPKM Level 3

Di sisi lain, Puan mengatakan bahwa proses vaksinasi di luar Jawa juga harus terus digenjot. Untuk itu, dia berpandangan bahwa pengawasan PPKM, mitigasi dan vaksinasi adalah proses yang harus simultan.

"Tidak boleh salah satunya terhenti," imbuh Puan.

Diketahui bersama, setidaknya ada 45 kabupaten/kota di luar Jawa yang melaksanakan PPKM Level 4.

Wilayah tersebut tersebar di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.