Jumlah Penerima Bansos PKH Sama Seperti sebelum Pandemi, Anggota DPR: Format Bansos Kita Tak Ikuti Perubahan Sosial Masyarakat

Kompas.com - 27/07/2021, 19:07 WIB
Ilustrasi Program Keluarga Harapan indonesia.go.idIlustrasi Program Keluarga Harapan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menilai, program terkait perlindungan sosial atau bantuan sosial di Indonesia belum didesain dengan mengikuti perkembangan atau situasi pandemi Covid-19.

Ia membeberkan salah satu bukti yaitu jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tetap 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Angka itu sudah ada sejak sebelum pandemi mewabah.

"Artinya secara sistemik tidak ada perubahan yang signifikan dalam format bansos kita antara sebelum pandemi dan sesudah pandemi," kata Diah dalam diskusi bertajuk "Pendataan Nasional & Hasil Kajian Anggaran Perlindungan Sosial Daerah" Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Risma Sebut Penerima BST dan PKH Dapat Tambahan Beras 10 Kilogram Selama PPKM Darurat

"Ini juga menurut saya poin yang cukup kritikal artinya apa, kita tidak mendesain satu program atau perlindungan atau bantuan sosial mengikuti perkembangan sosial yang terjadi di masyarakat kita yang tentu perubahan kelas sosial tentu ada," tambahnya.

Untuk itu, politisi PDI-P ini menekankan agar pemerintah dapat mendesain satu program yang mengikuti perkembangan situasi akibat pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mendesak hal tersebut, ia meyakini bahwa saat ini telah banyak masyarakat yang mengalami penurunan dalam segi perekonomian karena terdampak pandemi hingga dikategorikan sebagai keluarga atau masyarakat miskin.

"Karena saya yakin jumlah keluarga miskin itu hari ini ada peningkatan dan orang hari ini tidak punya juga untuk kepastian pekerjaan. Kita kehilangan pekerjaan dan bagaimana negara melakukan satu intervensi atau satu langkah sifatnya proaktif untuk melindungi atau memberikan perlindungan sosial bagi warganya," jelasnya.

Baca juga: Kisah Warga yang Tidak Dapat Bansos Saat PPKM Darurat, Tak Didata hingga Bingung untuk Biaya Makan

Diah mengatakan, pemerintah perlu mendesain kembali program bantuan sosial yang harus berkaca pada situasi atau karakteristik masyarakat setelah pandemi.

Sebelumnya, ia mengungkapkan bahwa jumlah penerima bansos PKH sempat naik dari 2 juta ke 10 juta KPM.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 1 dan 2 Luar Jawa-Bali hingga 8 November 2021

Nasional
7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

7 Langkah Ini Dilakukan Kemenag untuk Siapkan Penyelenggaraan Ibadah Umrah 1443 Hijriah

Nasional
Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Kompolnas Sarankan Warga Digeledah Polisi Tak Sesuai Aturan Lapor lewat Propam Presisi

Nasional
Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Telegram Kapolri Selalu Terbit Setelah Banyak Kasus, Anggota DPR: Kultur Hukum Ketinggalan Kereta

Nasional
Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Jika Terbukti Bersalah, Rahel Venya Terancam 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 100 Juta

Nasional
Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Dukung Nelayan Tradisional, Kementerian KP Janji Bangun Dermaga di Pantai Sine

Nasional
Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Kapolri Terbitkan Surat Telegram Baru, Anggota Komisi III: Polisi yang Lakukan Pidana Harus Diproses

Nasional
Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Survei SMRC: 64,6 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Covid-19

Nasional
Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Survei SMRC: 68,5 Persen Responden Puas Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Rachel Vennya Bantah Karantina di Wisma Atlet, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Pegawai KPI Korban Pelecehan Seksual Selesai Jalani Pemeriksaan Psikiatri di RS Polri

Nasional
Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Kementerian PPPA Dorong Peningkatan Keterampilan dan Partisipasi Perempuan di Industri Jamu

Nasional
Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Menko PMK: Perluasan Digitalisasi Layanan Kesehatan Harus Menarik Masyarakat Ikut JKN

Nasional
Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Kompolnas: Polisi Tak Boleh Periksa Ponsel Warga Tanpa Surat Perintah

Nasional
Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Syarat Cakupan Vaksinasi Covid-19 Berubah, 54 Daerah Turun Status ke PPKM Level 2

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.