Dewan Guru Besar UI Desak PP 75/2021 Dicabut, Ini Kata Kemendikbud Ristek

Kompas.com - 27/07/2021, 14:44 WIB
Ilustrasi Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Shutterstock/HarismoyoIlustrasi Kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (KemendikbuD Ristek) angkat bicara ihwal desakan dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia yang meminta Presiden Joko Widodo mencabut PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI.

Dirjen Pendidikan Tinggi Kemendikbud Ristek, Nizam, berharap pimpinan UI dapat menyampaikan usulan tersebut kepada kementerian agar ditindaklanjuti.

“Saya berharap pimpinan UI dapat mengkonsolidasikan masukan-masukan tersebut untuk disampaikan ke kami,” kata Nizam kepada Kompas.com, Selasa (27/7/2021).

Nizam menegaskan, pihaknya siap menerima masukan masyarakat, khususnya sivitas akademika UI, terkait revisi statuta.

Baca juga: Statuta UI Baru Dianggap Cacat Formil, Dewan Guru Besar Desak Jokowi Cabut

“Kemendikbud siap menerima masukan-masukan dari masyarakat, terutama sivitas akademika UI,” ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diketahui, sejumlah pihak, termasuk Dewan Guru Besar (DGB), mendesak pemerintah mencabut PP 75/2021 tersebut.

DGB UI menilai statuta baru memiliki kecacatan secara formil dan materil. Sebagai gantinya, pemerintah diminta memberlakukan kembali Statuta UI lama, yaitu berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2013.

"Dalam rangka menjaga martabat dan wibawa UI, DGB UI memohon kepada Presiden melalui kementerian terkait untuk tidak memberlakukan PP Nomor 75 Tahun 2021, dan kembali pada Statuta UI berdasarkan PP Nomor 68 Tahun 2013," ungkap DGB UI melalui keterangan resmi yang ditandatangani ketua dewan, Harkristuti Harkrisnowo, pada Senin (26/7/2021).

Selain DGB UI, Ketua Badan Ekskutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) Leon Alvinda Putra juga menilai PP Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta UI harus dicabut demi kebaikan kampus dan juga Indonesia.

Baca juga: Sederet Masalah Statuta UI Hasil Revisi Jokowi, Bukan Cuma Problem Rektor Rangkap Jabatan di BUMN

Sebab, Leon mengatakan, statuta baru ini tidak banyak melibatkan unsur mahasiswa serta memiliki banyak pasal bermasalah.

Salah satunya hal yang dinilainya janggal dalam PP 75/2021 terkait dihapusnya kewajiban UI untuk mengalokasikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu atau berprestasi secara akademik, minimal 20 persen dari jumlah keseluruhan mahasiswa.

Hal itu sebelumnya tertuang dalam PP 68/2013 Pasal 11 ayat 5. Namun, dalam PP 75/2021 tidak memasukan kewajiban UI memberikan beasiswa tersebut.

Leon pun tidak keberatan apabila UI dan pemerintah akan merevisi kembali PP 75/2021 Namun, ia berharap, pembahasan revisi itu harus melibatkan semua pihak, baik unsur mahasiswa, guru besar, senat akademik, hingga tenaga kependidikan.

“Intinya kita sama-sama dorong untuk dicabut statuta baru ini (PP 75/2021),” kata Leon dalam diskusi virtual, Sabtu (24/7/2021).



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Sebelum OTT, KPK Datangi Kementerian/Lembaga untuk Kasih Peringatan

Nasional
Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Wapres: Tak Ada lagi Alasan Badan Publik Tunda Keterbukaan Informasi

Nasional
Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Kantongi Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Wapres Tegaskan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik Harus Terus Dilaksanakan

Nasional
Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Airlangga Umumkan Nama Wakil Ketua DPR Pengganti Azis Syamsuddin, Rabu Besok

Nasional
PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

PMI Jelaskan Syarat dan Tahap bagi Donor Plasma Konvalesen untuk Covid-19

Nasional
Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Komnas Perempuan Minta Polri Proses Hukum Pelaku KDRT

Nasional
Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Pimpinan Sebut 1.291 Perkara Korupsi Ditindak KPK sejak 2004 hingga Juni 2021

Nasional
Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Pemerintah Diminta Libatkan Banyak Pihak Tentukan Tanggal Pemilu 2024

Nasional
Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sepanjang 2004-2021, Komnas Perempuan Catat 544.452 Kekerasan dalam Rumah Tangga

Nasional
Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Luhut Klaim Angka Testing Sudah Cukup Baik, Epidemiolog: Mestinya 270.000 Testing Per Hari

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Pemerintah Diminta Kaji Bersama Pakar soal Rencana Izinkan Kegiatan Skala Besar

Nasional
“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

“Ghosting” Politik, Ketika Kepala Daerah Berkonflik dengan Wakilnya

Nasional
Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas, Pangkostrad Tidak Bisa Menolak

Nasional
Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Muncul Klaster PTM, Luhut: Kita Lebih Takut Generasi Mendatang Jadi Bodoh

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.