Kompas.com - 27/07/2021, 14:35 WIB
Ilustrasi orangtua mendampingi anak menggunakan gawai dan internet. DOK. FREEPIKIlustrasi orangtua mendampingi anak menggunakan gawai dan internet.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga meminta para penyedia jasa teknologi informasi dan komunikasi bersinergi dengan pemerintah melindungi anak dari dampak buruk internet.

Bintang mengatakan, pada masa pandemi Covid-19 ini, penggunaan internet memberikan sejumlah manfaat sekaligus risiko bahaya bagi anak.

Beberapa bahaya itu antara lain kekerasan berbasis online hingga tipu muslihat berupa iming-iming dengan tujuan eksploitasi seksual maupun pornografi.

"Saya berpesan kepada para penyedia jasa media sosial, untuk dapat membantu pemerintah dalam memblokir berbagai konten negatif dan tidak patut bagi anak," ujar Bintang dikutip dari siaran pers, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Menteri PPPA Minta Anak-anak Pintar dan Bijaksana Gunakan Internet

Bintang mengatakan, memberikan perlindungan optimal bagi anak-anak di mana pun berada adalah tugas bersama, termasuk melindungi mereka di dunia maya.

Selain memberikan perlindungan optimal, penyedia layanan, pemerintah, dan seluruh pihak juga didorongnya harus dapat meningkatkan keamanan data pribadi pada anak pengguna TIK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Tujuannya adalah agar privasi mereka tetap aman dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

"Berbagai tantangan lainnya di dunia maya adalah banyaknya berita hoaks yang tersebar hingga disalahgunakannya data-data pribadi pengguna sosial media, termasuk anak," kata dia.

Baca juga: Pemerintah Lanjutkan Pemberian Subsidi Kuota Internet Selama 5 Bulan

Bintang juga meminta agar anak-anak dapat memiliki pertahanan diri saat berselancar di dunia maya. Hal tersebut supaya anak-anak tidak terjebak dari sisi negatif internet tersebut.

"Anak-anak harus menjadi pengguna yang pintar dan bijaksana. Carilah sumber-sumber berita yang aktual dan dapat dipertanggungjawabkan, di antaranya kalian bisa mencari informasi dari media sosial lembaga-lembaga pemerintahan," kata Bintang.

Sementara itu Direktur Pemberdayaan Informatika Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informasi Boni Pudjianto mengimbau agar mitigasi dilakukan untuk menghindari risiko keamanan di dunia maya.

Baca juga: Kementerian PPPA Minta Tak Ada Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dalam Pengamanan PPKM

Sebab, hal tersebut dapat berpengaruh negatif bagi perkembangan kognitif anak.

"Harus kita cegah bersama (dampak negatif internet), tidak hanya pemerintah tetapi penyedia platform, termasuk anak juga untuk memerhatikan, menjaga, dan menggunakan internet dengan baik," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.