Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebijakan Migrasi ke TV Digital di Tengah Pandemi Dinilai Memberatkan

Kompas.com - 27/07/2021, 14:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Sukamta menilai, rencana pemerintah yang akan mengalihkan televisi analog ke digital berpotensi menambah beban masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Menurut dia, tidak semua masyarakat dapat menikmati siaran lantaran tak mampu membeli perangkat televisi digital.

"Tentunya ini berpotensi menambah beban masyarakat yang sudah sulit secara kesehatan, ekonomi dan sosial akibat harus tinggal di rumah saat PPKM, kemungkinan satu-satunya hiburan juga dimatikan oleh pemerintah," kata Sukamta dalam keterangannya, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Daftar Daerah yang Migrasi ke TV Digital pada 17 Agustus dan Cara Dapatkan STB

Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR ini menambahkan, memang selain dengan mengganti perangkat televisi digital, bisa juga dengan menggunakan set top box pada televisi analog.

Pemerintah juga menjanjikan akan memberikan set top box secara gratis kepada masyarakat miskin.

Namun, ia mempertanyakan terkait anggaran yang tersedia untuk mengakomodasi hal tersebut, apakah dapat menjangkau hingga masyarakat tak mampu.

"Apakah anggarannya sudah tersedia? Apakah sudah menjamin dapat menjangkau semua masyarakat yang tidak mampu? Jangan sampai ketidakcermatan nanti ada masyarakat yang dirugikan karena tidak bisa menikmati siaran televisi," tutur dia.

Sukamta berpandangan, skema pemberian set top box tersebut belum jelas.

Bahkan, lanjut dia, hingga kini belum ada konsultasi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan Komisi I DPR untuk program pengalihan televisi analog ke digital.

"Apa Kominfo mau menanggung sendiri risiko sosialnya?" ucapnya.

Baca juga: Beda TV Analog dan Digital, Kenapa Harus Migrasi ke TV Digital?

Oleh karena itu, Sukamta berpandangan, saat ini lebih penting untuk memprioritaskan anggaran untuk penanganan pandemi Covid-19.

Ia mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali program pengalihan televisi analog ke digital di masa pandemi.

"Kita berharap sih dilihat prioritas anggarannya. Sekarang fokus kita mengatasi pandemi atau refocusing. Apakah saat ini tepat dilakukan ASO (analog switch-off), ini yang harus matang dan cermat pertimbangannya," tutur dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika berencana menghentikan siaran televisi analog secara bertahap pada 17 Agustus 2021.

Siaran televisi analog akan dihentikan paling lambat 2 November 2022 pukul 24.00 WIB sehingga diharapkan masyarakat bisa menggunakan siaran televisi berbasis digital.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos Demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Kubu Prabowo Sebut 'Amicus Curiae' Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Kubu Prabowo Sebut "Amicus Curiae" Megawati soal Kecurangan TSM Pilpres Sudah Terbantahkan

Nasional
BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

BMKG Minta Otoritas Penerbangan Waspada Dampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Demokrat Tak Resisten jika Prabowo Ajak Parpol di Luar Koalisi Gabung Pemerintahan ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com