Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/07/2021, 13:59 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily mendorong pemerintah mempercepat penyaluran bantuan sosial tunai dan memastikannya tepat sasaran.

Ia menegaskan, di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), sudah semestinya bantuan sosial diterima oleh masyarakat.

"Yang diperlukan saat ini adalah kecepatan dari kementerian terkait dan pemerintah daerah untuk mendistribusikannya dengan tepat sasaran, akurat dan tepat waktu," kata Ace saat dihubungi, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Politikus Partai Golkar itu menjelaskan, saat ini seluruh bantuan yang diberikan pemerintah memang disalurkan dalam bentuk tunai, di samping bantuan lain dalam bentuk potongan tarif listrik dan sebagainya.

Namun, ia mengingatkan, perlu ada perbaikan pendataan agar bantuan yang disalurkan tersebut benar-benar diterima oleh mereka yang terdampak.

"Masih banyak di antara masyarakat terdampak yang belum menerima karena tidak terdata dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) Kementerian Sosial, maupun kelompok berpenghasilan rendah baru akibat PPKM level 4 ini," ujar dia.

Baca juga: Daftar Bantuan Pemerintah Selama PPKM Level 4 hingga 2 Agustus 2021

Di samping itu, Ace menilai besaran bantuan yang diberikan pun harus didasarkan pada tingkat keparahan atau kesulitan yang dialami masyarakat.

"Pada titik inilah, seharusnya pemerintah terutama pemerintah daerah harus mampu mendeteksi pemutakhiran kesulitan masyarakat tersebut. Aspek proporsionalitas dan keadilannya dalam bantuan sosial juga penting menjadi pertimbangan," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan, pemerintah memperpanjang bantuan sosial tunai kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) menyusul dilanjutkannya PPKM level 4.

"Perpanjangan bantuan sosial tunai untuk 2 bulan, Mei sampai dengan Juni ini, disalurkan di bulan Juli sebesar Rp 6,14 triliun untuk 10 juta keluarga penerima manfaat," kata Airlangga dalam konferensi pers, Minggu (26/7/2021).

Baca juga: Pemerintah Akan Berikan Bantuan kepada 3 Juta Pelaku UMK, Masing-masing Rp 1,2 Juta

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Bareskrim Gagalkan Peredaran 10.000 Butir Ekstasi, 1 Residivis Narkoba Ditangkap

Nasional
Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Didakwa Kasus Kepemilikan Senpi Ilegal, Dito Mahendra: Ini Masalah yang Dibesar-Besarkan

Nasional
2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

2 Menterinya Dipanggil Jokowi, PKB Bantah Diajak Ikut Dukung Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com