Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Jokowi Luncurkan Core Values ASN, Gus Halim: Ini Bagus untuk Tingkatkan Kemampuan

Kompas.com - 27/07/2021, 13:58 WIB
Inang Sh ,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Menteri Desa PDTT) Abdul Halim Iskandar, menilai Core Values and Employer Branding aparatur sipil negara (ASN) yang baru saja diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangatlah baik.

Menteri yang akrab di sapa Gus Halim, core values tersebut sangat baik untuk segera dilaksanakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

"Ini jadi rujukan yang bagus bagi ASN untuk tingkatkan kemampuan karena Kemendesa PDTT itu mempunyai tugas yang berat untuk melayani 74.961 desa," terangnya dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima.

Dia mengatakan itu dalam peluncuran Core Values and Employer Branding ASN yang bertepatan dengan Penetapan Hari Jadi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) secara virtual, Selasa (27/7/2021).

Baca juga: Jokowi: Setiap ASN Harus Punya Jiwa Melayani Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, setiap ASN, baik pusat maupun daerah yang bertugas harus memegang teguh nilai-nilai dasar yang sama dan mempunyai semboyan yang sama.

“ASN yang berprofesi sebagai dosen, jaksa, dokter, perawat, analisis kebijakan sebagai administrator, juga petugas satuan polisi pamong praja (Satpol PP) seharusnya mempunyai nilai dasar yang sama,” ujarnya.

Bahkan, lanjutnya, pegawai badan usaha milik negara (BUMN) dan pegawai pegawai yang lain, sebaiknya mempunyai proposisi nilai rujukan yang sama.

Jokowi menyebutkan, setiap ASN harus mempunyai orientasi yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“ASN bukan pejabat yang justru minta dilayani seperti pejabat zaman kolonial dulu. Itu tidak berlaku, bukan zamannya lagi. Setiap ASN harus mempunyai jiwa untuk melayani untuk membantu masyarakat,” katanya.

Baca juga: Jokowi: Tidak Boleh Ada Lagi ASN yang Minta Dilayani seperti Zaman Kolonial

Untuk itu, Jokowi meminta ASN dan sumber daya yang diberikan oleh negara harus digunakan secara akuntabel dengan loyalitas tinggi kepada pemerintah, bangsa, dan negara, serta menjaga kehidupan masyarakat yang harmonis.

Terlebih, lanjutnya, di tengah dunia yang penuh disrupsi ini, peningkatan kapasitas dan kompetensi serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan menjadi mutlak bagi ASN.

Sebab, banyak sekali masalah yang tidak bisa dipecahkan satu dinas, daerah, kementerian, lembaga, maupun keahlian dan disiplin ilmu tertentu.

“Kolaborasi lintas organisasi, lintas daerah, lintas ilmu menjadi sangat penting semua masalah selalu lintas sektor dan lintas disiplin,” sebut mantan Wali Kota Solo itu.

Jokowi menjelaskan, saat ini dunia menjadi serba hybrid dan serba kolaboratif. Oleh karenanya, dia meminta tidak ada lagi ego, baik sektoral maupun ilmu.

Baca juga: Jokowi: Tak Boleh Ada Lagi Ego Sektoral di Antara ASN

Selain Menteri Desa PDTT dan Presiden Jokowi, acara peluncuran tersebut turut dihadiri para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga, sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, sekretaris daerah provinsi/kabupaten/kota, serta seluruh ASN di Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com